Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep akan meminta manajemen PT Dharma Lautan Utama untuk melayani lintasan Kalianget-Kangean, jika PT Sumekar tetap tidak bisa mengoperasikan kapalnya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep A Nur Salam, Selasa, menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya terus mendorong manajemen PT Sumekar untuk segera mengoperasikan kapalnya di lintasan Kalianget-Kangean maupun jalur keperintisan. "Namun, kalau dalam waktu dekat tidak ada kepastian dari PT Sumekar, kami harus menempuh opsi lain supaya pelayanan jasa transportasi laut di lintasan Kalianget-Kangean tetap maksimal, yakni meminta manajemen PT Dharma Lautan Utama (DLU) untuk menjadi operator di jalur tersebut," ujarnya di Sumenep. Sejak sebulan lalu, lintasan Kalianget-Kangean maupun jalur keperintisan yang jangkauan pelayanannya hingga kepulauan jauh di Sumenep seperti Masalembu dan Sapeken, hanya dilayani masing-masing satu kapal, akibat kapal reguler milik PT Sumekar dan kapal perintis di bawah pengelolaan PT Sumekar tidak beroperasi. Kondisi tersebut membuat warga kepulauan merasa tidak nyaman, karena keterbatasan jumlah kapal penumpang yang beroperasi di perairan setempat itu membuat pelayanan transportasi laut menjadi tidak maksimal. Sejumlah warga kepulauan pernah mendatangi anggota DPRD Sumenep guna mengeluhkan persoalan tersebut dan puluhan mahasiswa berdemonstrasi di depan kantor bupati setempat dengan aspirasi serupa. "Kami harus mengambil opsi lain dalam rangka menghadapi masa angkutan Lebaran 2012, dan semoga saja manajemen PT DLU bersedia menjadi operator di lintasan Kalianget-Kangean. Opsi lain itu harus kami lakukan demi kebaikan bersama," kata Salam. Ia juga mengemukakan, secara internal, pihaknya ingin PT Sumekar bisa terus menjalankan bisnisnya. "PT Sumekar itu salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep. Kami sebenarnya ingin PT Sumekar terus eksis sebagai penyedia jasa transportasi laut. Namun, mau apa lagi. Kami tidak mungkin membiarkan pelayanan transportasi laut berjalan tidak normal," ujarnya. Selain sebagai operator di lintasan Kalianget-Kangean, PT Sumekar juga pengelola Kapal Amukti Palapa yang beroperasi di jalur keperintisan. "Untuk jalur keperintisan, kami tidak bisa menyiapkan opsi atau solusi secara mutlak, karena kendali pengoperasian kapal perintis berada di tangan Kementerian Perhubungan, yang untuk Kapal Amukti Palapa ditangani oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," ucapnya. Salam menjelaskan, pihaknya baru bisa menyiapkan solusi atau opsi terkait jalur keperintisan, setelah ada kepastian sikap dari pihak terkait. "Contohnya ketika masa kontrak kapal perintis tersebut habis per 31 Desember. Saat itu, kami biasanya mengalokasikan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) supaya ada kapal pengganti sementara waktu yang tetap beroperasi di jalur keperintisan," paparnya. (*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.