Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan agar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) memiliki skema yang jelas, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih dengan program kesehatan lainnya.
“Jangan sampai program ini justru mengganggu program kesehatan lain yang sudah berjalan, terutama dari Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Program ini harus benar-benar bisa diakses oleh masyarakat tanpa menimbulkan kebingungan,” ujarnya melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan program ini.
Puguh menilai, mayoritas masyarakat Jawa Timur berasal dari kelas menengah ke bawah sehingga program ini harus benar-benar bisa diakses secara luas, terutama melalui puskesmas dan klinik yang telah terakreditasi atau bekerja sama dengan BPJS.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi program hingga ke pelosok desa agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tersebut.
“Sosialisasi harus diperkuat hingga ke pelosok desa. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan mengakses program ini atau tidak mendapatkan informasi yang jelas. Jika tidak dikemas dengan baik, program ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Di sisi lain dirinya mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis yang digagas pemerintah sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
“Kesehatan gratis yang dibuat oleh pemerintah sangat bagus, karena mengedepankan konsep preventif medicine dibandingkan kuratif medicine. Selama ini, anggaran untuk pengobatan cukup besar, sementara masyarakat cenderung abai terhadap pencegahan. Akibatnya, mereka baru datang ke fasilitas kesehatan setelah sakit,” kata Puguh di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, program ini menjadi terobosan penting dalam membantu masyarakat memahami kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga mereka bisa melakukan perubahan gaya hidup untuk mencegah penyakit atau memperburuk kondisi yang sudah ada.
Namun, Puguh menekankan bahwa program ini harus dirancang secara matang agar tidak mengorbankan program lain yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak.
Terlebih, biaya program disebut mencapai hampir Rp2 juta per orang, sehingga diperlukan perumusan skema yang lebih rinci.
Puguh berharap, pemerintah daerah dan lembaga kesehatan dapat berkolaborasi dalam menyukseskan program ini, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Jawa Timur.
