Surabaya - Ketika Djohar Arifin Husin terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada kongres luar biasa di Solo, Jawa Tengah, 9 Juli 2011, banyak kalangan pecinta sepak bola Tanah Air menaruh harapan besar terjadinya perubahan di tubuh PSSI. Hal itu bisa dimaklumi karena selama hampir dua periode PSSI dipimpin Nurdin Halid (2003-2011), prestasi sepak bola Indonesia yang sudah lama tenggelam tidak kunjung membaik. Selama rezim Nurdin Halid berkuasa, justru banyak muncul tudingan miring dan negatif terhadap kompetisi sepak bola yang penuh rekayasa dan korup, sehingga dianggap menjadi salah satu pemicu jebloknya prestasi tim nasional. Terpilihnya Djohar Arifin memimpin PSSI sebagai "kejutan", setelah dua kandidat kuat yang diusung kelompok pro-perubahan, yakni Jenderal (Purn) George Toisutta dan Arifin Panigoro tidak mendapat rekomendasi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Apalagi, banyak kalangan yang ragu dengan sosok Djohar Arifin yang sebelumnya tidak banyak terlibat langsung di organisasi sebesar PSSI, kendati beberapa tahun silam pernah menjadi pemain dan pengurus klub. Djohar Arifin juga dianggap sebagai kepanjangan tangan dari kubu Arifin Panigoro yang sejak awal menjagokan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) George Toisutta. Tudingan itu akhirnya mengarah kepada kebenaran ketika kepengurusan Djohar Arifin menyingkirkan orang-orang lama yang pernah menjadi pembantu Nurdin Halid dan memasukkan figur baru yang berjasa menggulingkan rezim PSSI sebelumnya. Saat itu, publik bola Tanah Air berharap masuknya figur-figur baru pro-perubahan akan benar-benar membawa PSSI menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, kepercayaan publik mulai luntur saat PSSI bersikap tidak tegas dalam memutuskan format kompetisi sepak bola profesional dan cenderung melanggar statuta yang telah diputuskan dalam Kongres PSSI di Bali tahun 2010. Kompetisi profesional level tertinggi yang seharusnya diikuti 18 klub, diubah menjadi menjadi 24 klub peserta tanpa melalui kongres sebagai forum tertinggi pemilik suara. Selain itu, PSSI memaksakan secara sepihak masuknya enam klub baru sebagai peserta kompetisi level tertinggi, yakni Persema Malang, Persibo Bojonegoro, Persebaya 1927, PSM Makassar, PSMS Medan, dan Bontang FC. Keenam klub ini akan bergabung dengan 14 klub Liga Super Indonesia hasil kompetisi musim 2010-2011, ditambah empat tim promosi dari Divisi Utama. Adapun 14 klub LSI adalah Persipura Jayapura, Arema Indonesia, Persija Jakarta, Semen Padang, Sriwijaya FC, PSPS Pekanbaru, Pelita Jaya, Persib Bandung, Persijap Jepara, Persisam Samarinda, Persiba Balikpapan, Persiwa Wamena, Persela Lamongan, dan Deltras Sidoarjo. Sedangkan empat klub promosi masing-masing Persidafon Dafonsoro (Papua), Persiraja Banda Aceh, Persiba Bantul, dan Mitra Kutai Kartanegara. "Keputusan PSSI yang memaksakan kehendak dengan memasukkan enam klub baru itu menjadi awal terjadinya pelanggaran statuta hingga kemudian memunculkan perpecahan," kata Ketua Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti. Perpecahan tidak hanya menimpa klub-klub anggota PSSI, tetapi juga sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) yang tidak sejalan dengan keputusan tersebut. Menurut La Nyalla, selain prosesnya yang tidak transparan dan terkesan sangat dipaksakan, keenam klub itu tidak layak menjadi peserta kompetisi profesional. Persema dan Persibo masih menjalani hukuman karena musim sebelumnya tidak ikut Liga Super, tetapi memilih berlaga di kompetisi tandingan LPI. Hal sama juga dilakukan Persebaya 1927, sementara Persebaya yang setia ikut PSSI (pimpinan Wishnu Wardhana) berlaga di Divisi Utama, sama dengan PSMS Medan. Sedangkan PSM Makassar juga mendapat sanksi degradasi ke Divisi Satu karena ikut LPI dan Bontang FC sudah terdegradasi dari Liga Super musim lalu. Tetap Ngotot Namun, PSSI pimpinan Djohar Arifin tetap ngotot dengan keputusannya untuk memasukkan keenam klub tersebut sebagai peserta kompetisi profesional, hingga kemudian munculnya protes dan penolakan dari klub-klub Liga Super yang lama. Menurut Djohar Arifin Husin, pertimbangan memasukkan tiga klub mantan peserta LPI, yakni Persema, Persibo dan PSM karena sanksi mereka telah diputihkan oleh PSSI. Sementara pemilihan PSMS Medan dan Persebaya didasarkan pada banyaknya pendukung dan sejarah panjang klub tersebut di persepakbolaan nasional, serta keinginan dari sponsor. Sedangkan Bontang FC kembali dimasukkan karena sebagai klub terbaik dari klub yang didegradasi pada Liga Super musim sebelumnya. Keputusan aneh PSSI tersebut dipertanyakan pengurus klub, karena dinilai mengada-ada dan mencederai semangat kompetisi. "Persebaya dan PSMS masuk karena berdasarkan nilai sejarah dan pendukung yang kuat, seharusnya Persis SOlo juga ikut masuk. Persis berdiri tahun 1923, usianya lebih tua dibandingkan Persebaya," kata Ketua Persis Solo Hadi Rudyatmo. Sekretaris Umum Persiwa Agus Santoso juga menyatakan, pihaknya sangat tidak setuju PSSI memberikan "hadiah" kepada enam klub tersebut untuk mengikuti kompetisi kasta tertinggi. "Ini tidak adil. Persema dan Persibo belum sah karena keanggotaan dicabut dari PSSI. Kalau mau menarik kedua tim itu, seharusnya melalui kongres, bukan diputuskan sepihak," katanya. Berbagai protes yang muncul tersebut, tidak sedikit pun menggoyahkan keputusan PSSI. Enam klub tersebut akhirnya tetap diakomodir ikut kompetisi profesional. Klub-klub yang tidak setuju dengan keputusan PSSI, kemudian tetap bergabung sendiri mengikuti kompetisi Liga Super Indonesia yang dikelola PT Liga Indonesia sesuai hasil Kongres Bali tahun 2010. Tidak hanya di tingkatan kompetisi tertinggi, karena dualisme kompetisi juga telah menjalar ke level di bawahnya, seperti divisi utama dan divisi satu. Dualisme kompetisi kali ini sama seperti yang terjadi saat era kepemimpinan Nurdin Halid, tetapi waktu itu hanya berlangsung di tingkatan kasta tertinggi. Hanya kini kondisinya berbalik, karena PSSI hanya mengakui kompetisi LPI yang dikelola PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS), sementara LSI milik PT Liga Indonesia dianggap kompetisi liar. Saat era Nurdin Halid, LPI yang digagas Arifin Panigoro melalui konsorsiumnya dianggap sebagai kompetisi liar dan hanya mengakui LSI sebagai kompetisi resmi. Tidak hanya itu, ancaman sanksi bagi klub dan pemain pengikuti kompetisi di luar PSSI yang dulu disuarakan rezim Nurdin Halid, saat ini kembali diulangi kubu Djohar Arifin dan kawan-kawan. Pada Selasa (13/12), Komisi Disiplin PSSI benar-benar membuktikan ancamannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap delapan klub yang memilih tampil di LSI. Kedelapan klub tersebut adalah Persib Bandung, Mitra Kukar, Persisam Samarinda, Persela Lamongan, Persiba Balikpapan, PSPS Pekanbaru, Deltras Sidoarjo, dan Pelita Jaya FC. "Kami telah bersidang menyangkut klub-klub yang mundur dari IPL. Mereka kami kenakan pasal kode disiplin pasal 57 ayat 1, dan ayat 2, Junto pasal 32, dan Junto pasal 23," ujar Wakil Ketua Komdis PSSI Catur Agus Saptono. Selain sanksi bagi klub, PSSI juga mengancam pemain-pemain yang berlaga di LSI tidak akan bisa memperkuat tim nasional sesuai statuta FIFA. Kondisi itu yang kabarnya membuat pelatih Timnas U-23 Rahmad Darmawan merasa tidak sreg dan memilih mundur, karena ruang geraknya untuk memilih pemain-pemain terbaik dibatasi. Apalagi, banyak pemain-pemain Timnas U-23 maupun senior yang berlaga di kompetisi LSI. Kendati demikian, Rahmad Darmawan tidak menyebutkan kebijakan PSSI soal larangan pemain LSI memperkuat timnas sebagai alasan pengunduran dirinya pada Selasa (13/12), kecuali alasan gagal membawa timnas merebut emas SEA Games 2011. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Indonesia (APPI) Ponaryo Astaman menegaskan bahwa larangan pemain memperkuat tim nasional hanya karena bermain di kompetisi yang tidak dikelola PSSI telah meresahkan dan merugikan pemain. "Larangan itu jelas meresahkan dan merugikan pemain. Bagaimana pun angan-angan setiap pemain sepak bola di klub adalah menjadi pemain nasional. Dalam kondisi saat ini, pemain hanya menjadi korban," ujarnya. Ancaman KLB Perseteruan di tubuh PSSI agaknya belum akan berakhir dan bisa jadi semakin memanas setelah sebagian anggota atau pemilik suara kian santer menyuarakan digelarnya kongres luar biasa (KLB). Bahkan, aksi penggalangan dukungan KLB telah dilakukan oleh pengurus provinsi PSSI di Tanah Air. Bahkan, kabarnya ada 30 dari 33 pengprov yang melakukan penggalangan dukungan dari anggotanya. "KLB digelar untuk mengubah statuta agar kembali kepada hasil Kongres PSSI di Bali tahun 2010, karena pengurus PSSI sekarang tidak pernah mengakui hasil kongres Bali," Ketua Pengprob PSSI Jatim La Nyalla saat pertemuan dengan pengcab dan klub se-Jatim, Minggu (11/12). Pertemuan yang dihadiri sebanyak 40 perwakilan anggota PSSI dari klub Liga Super, divisi utama, divisi satu hingga tiga, serta pengcab itu, bertujuan melakukan konsolidasi untuk rencana mengikuti rapat akbar sepak bola Indonesia di Jakarta, 17-19 Desember 2011. Menurut La Nyalla, rapat akbar yang rencananya dihadiri ratusan anggota PSSI dari sedikitnya 30 provinsi tersebut, merupakan langkah awal untuk mengingatkan Djohar Arifin Husin dan pengurus PSSI lainnya agar kembali mematuhi statuta yang telah diputuskan pada kongres di Bali. "Setiap pengprov PSSI sudah ditugasi menggalang anggotanya untuk berangkat ke Jakarta mengikuti rapat akbar, sekaligus menggalang dukungan untuk KLB," ujar Ketua Komite Hukum PSSI itu. Pada rapat akbar tersebut, lanjut La Nyalla, rencananya akan dideklarasikan pembentukan pengurus PSSI Tandingan seperti yang pernah dilakukan kelompok penentang Nurdin Halid (ketua PSSI sebelumnya). Namun, nantinya tidak lagi menggunakan nama PSSI Tandingan, tetapi Komite Penyelamatan PSSI yang dipimpin secara presidium oleh beberapa perwakilan anggota. "Kalau Djohar Arifin dan kawan-kawan tetap ngotot dengan sikapnya dan tidak mau kembali ke jalan yang benar, KLB tinggal menunggu waktu saja," tambahnya. Mantan Presiden Direktur PT Liga Indonesia Andi Darussalam yang dikonfirmasi soal wacana KLB PSSI, mengemukakan, selama tujuan KLB untuk meluruskan kesalahan yang dilakukan PSSI, hal itu sangat mungkin dilakukan. "Kalau KLB dianggap sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi PSSI, apakah memperbaiki program kerja atau mengganti pengurus, saya kira tidak ada masalah," ucapnya. Namun, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menegaskan bahwa KLB tidak perlu digelar, karena hingga saat ini tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan pengurus PSSI, termasuk hasil keputusan Kongres Bali. "Salah satu syarat digelar KLB adalah PSSI melanggar statuta, tetapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Kita baru saja menggelar kongres, kenapa harus ribut-ribut lagi karena seharusnya semua masalah bisa diselesaikan bersama-sama," katanya. (*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026