Jember - Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan pendapatan pada 2012 sebesar Rp1,909 triliun, atau naik sebesar Rp55,132 miliar (2,97 persen) dari pendapatan tahun 2011 sebesar Rp1,854 miliar. Hal tersebut disampaikan Bupati Jember MZA Djalal dalam sidang paripurna nota pengantar rancangan APBD 2012 di ruang sidang utama DPRD Jember, Rabu, yang dihadiri 36 dari 50 anggota dewan. "Naiknya pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah," tuturnya. Menurut dia, PAD mengalami kenaikan sebesar Rp38,819 miliar (22,53 persen) dari Rp172,299 miliar pada APBD 2011 menjadi Rp211,118 miliar pada APBD 2012, sedangkan dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp215,234 miliar (17,39 persen) dari APBD Jember 2011 sebesar Rp1,238 triliun menjadi sebesar Rp1,453 triiun pada APBD 2012. "Pendapatan daerah lain-lain yang sah justru mengalami penurunan sebesar Rp198,921 miliar (44,78 persen) dari Rp444,201 miliar menjadi Rp245,279 miliar pada APBD 2012," paparnya. Djalal menjelaskan Pemkab Jember akan berusaha maksimal untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah dengan cara mengintensifkan PAD, ekstensifikasi PAD, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemrov Jatim untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. "Pemkab Jember berusaha untuk menghemat anggaran belanja pada tahun 2012, sehingga terjadi penurunan pada sektor belanja dalam APBD yang mencapai sekitar Rp10 miliar, dari Rp1,984 triliun dalam APBD 2011 menjadi Rp1,974 triliun di APBD 2012," katanya menjelaskan. Pada sektor belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp22 miliar atau 1,80 persen dari Rp1,265 triliun menjadi Rp1,242 triliun, sedangkan sektor belanja langsung mengalami peningkatan sekitar Rp13 miliar (1,90 persen) dari Rp719,044 miliar pada APBD 2011 menjadi Rp732,675 miliar dalam APBD 2012. "Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja di masing-masing unit kerja," katanya menambahkan. Sementara Wakil Ketua DPRD Jember, Lukman Winarno, meminta Pemkab Jember mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal seperti target PAD di sejumlah badan usaha milik daerah di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). "Saya berharap peningkatan PAD tidak berasal dari retribusi atau pajak yang membebani masyarakat, namun dari badan usaha yang dikelola oleh Pemkab Jember," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.(*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026