Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan sistem perizinan digabung menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 2024.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Senin mengatakan, semua perizinan akan dijadikan satu sehingga tidak ada lagi proses perizinan yang dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Jadi, tidak ada lagi di masing-masing OPD. Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP. Sehingga orang-orang nanti kalau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga dilakukan di satu tempat," katanya.
Wali Kota Eri menerangkan, pengubahan regulasi perizinan itu bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang.
Dia berencana akan menuangkan aturan baru ini ke dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya sehingga perizinan akan menjadi cepat.
Wali kota yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu menjelaskan, selain memangkas birokrasi yang terlalu panjang.
Cak Eri juga ingin memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima yaitu, aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan.
"Tidak ada aplikasi lain-lainnya, sehingga ini akan terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), maka akan mempercepat penyelesaian masalah," kata Cak Eri.
Cak Eri memaparkan, reformasi birokrasi ini dijalankan sesuai dengan tujuannya dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi di Kota Surabaya.
"Yang menjadi visi saya adalah terkait kemiskinan dan investasi. Karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam. Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti," katanya.
Bukan hanya fokus pada kemiskinan dan investasi saja, ia mengungkapkan, di tahun 2024 akan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk), seperti halnya ketika ada warga yang ingin mengurus KTP atau Kartu Keluarga (KK), hingga akta kematian, maka dalam waktu seminggu sudah harus jadi.
Menurutnya, reformasi birokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 justru akan memudahkan dan terkontrol secara baik.
"Jadi mengontrolnya gampang, kalau ada salah yo nang kene (ya di sini, DPMPTSP). OPD juga akan fokus pada programnya, kalau dia di bidang pendidikan ya fokus terhadap pendidikan, cipta karya fokus pada tata ruang, sehingga tidak terpecah dengan adanya perizinan,” katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya sempat mengajukan konsep reformasi birokrasi tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas serta jajaran KEMENPAN-RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Alhamdulillah konsep ini saya ajukan dan ternyata itu diperbolehkan, yang perizinan pasti jalan di tahun depan," tutur dia.
