Mendiknas: Pendidikan Bermutu dan Terjangkau untuk 2012

Jakarta - Pemerintah memprioritaskan pembangunan pendidikan tahun 2012 untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua jenjang pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu menyampaikan anggaran fungsi pendidikan 2012 direncanakan Rp286,6 triliun atau 20,2 persen dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional direncanakan Rp57,8 triliun. "Pendidikan bagi pemerintah, bagi Presiden(Susilo Bambang Yudhoyono, red) , sangat khusus maka harus diberikan perhatian khusus," katanya didampingi Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Sekretaris Jenderal Kemdiknas Ainun Na'im, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Khairil Anwar Notodiputro, serta sejumlah pejabat eselon I dan II lingkup Kemdiknas. Mendiknas menyatakan porsi terbesar alokasi anggaran pendidikan 2012 adalah untuk penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak Rp23,6 triliun bagi seluruh siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Anggaran BOS mengalami kenaikan sebanyak Rp6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P tahun ini. "BOS yang sekarang satuan unit cost-nya masih mencover antara 60-70 persen dari biaya operasional. Oleh karena itu, di BOS 2012 itu dicover 100 persen dari sisi operasional, tetapi bukan berarti meniadakan BOS daerah, sehingga biaya operasional dan pendampingan daerah memperkuat basis peningkatan kualitasnya," katanya. Tunjangan profesi Mendiknas menjelaskan, selain untuk BOS, alokasi anggaran pendidikan lainnya adalah untuk menyediakan dana tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebanyak Rp30,6 triliun atau naik Rp12,1 triliun (65 persen) dari APBN-P 2011, menyediakan dana tunjangan tambahan penghasilan guru PNSD yang belum memperoleh tunjangan profesi guru Rp2,9 triliun, rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak, dan penyediaan beasiswa siswa miskin pada semua jenjang pendidikan. Ia menyebutkan, beasiswa yang diberikan meliputi beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar SD dan SMP yang lebih khusus, dan Bidik Misi. Pada jenjang SD dan SMP, pemerintah ingin memastikan siswa yang sudah mendapatkan beasiswa SD, akan mendapatkan beasiswa juga di SMP. "Untuk itu, kata dia, harus dibuat jenjang kepastian karena yang tidak melanjutkan ke SMP itu dari keluarga tidak mampu. Sistem pemberian beasiswa di SMP ada modifikasi," katanya. Bidik Misi Mendiknas menyebutkan, kuota beasiswa Bidik Misi tahun ini sebanyak 20 ribu beasiswa. Kemudian, melalui APBN-P 2011 mendapat tambahan 10.000 beasiswa lagi, sehingga totalnya menjadi 30 ribu beasiswa. Pada tahun 2012 minimal disiapkan 30 ribu beasiswa. "Naik 50 persen," katanya. Diperkirakan, total penerima beasiswa Bidik Misi empat tahun ke depan mencapai 120.000 -150.000 mahasiswa. Sementara untuk pembangunan gedung dan sarana fisik, Mendiknas mengatakan, harus ada penuntasan secara masif. Dengan restrukturisasi anggaran dan efisiensi, Mendiknas yakin perbaikan sarana fisik bisa dilakukan. "Sebelum 2014 bisa kita rampungkan," katanya. Mendiknas mengatakan, sumber dana untuk perbaikan tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK). DAK yang ada saat ini, kata Mendiknas, mencapai Rp10 triliun. Dengan tambahan anggaran Rp10 triliun-Rp15 triliun, perbaikan SD dan SMP bisa dituntaskan. "Kita desain tidak hanya tambal sulam bangunan kelas. Kalau jumlah kelas rusak lebih banyak, akan bangun sekolah baru, dengan desain baru, sehingga siswa lebih nyaman belajar," tuturnya. Sekolah baru itu pun akan dilengkapi perpustakaan dan laboratorium. "Satu paket sedang kami persiapkan," kata Mendiknas.