Madura Raya (ANTARA) - Bupati Sumenep Achmad Fauzi memaparkan lima program sebagai upaya dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat guna menekan angka ketimpangan.
"Pertama, memperhatikan kesehatan masyarakat agar memiliki hak yang sama dengan menggenjot capaian cakupan kesehatan semesta 'Universal Health Coverage' (UHC)," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Selasa.
Program UHC, kata dia, bagian dari upayanya agar masyarakat sehat sehingga stunting (kekerdilan) bisa tuntas karena kasus penyakit tersebut bisa menambah kemiskinan.
"Kalau stunting tuntas maka bisa menurunkan angka kemiskinan," ucap orang nomor satu di Pemkab Sumenep tersebut.
Upaya kedua, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi lebih baik.
Ketiga, kata dia, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan menyelenggarakan bursa kerja (job fair).
"Kalau perlu tiga kali dalam setahun. Ini untuk mengurangi pengangguran terbuka sehingga pertumbuhan ekonomi baik juga," tutur Fauzi.
Berikutnya adalah menciptakan wirausaha secara massal yang salah satunya mengadakan program wirausaha santri.
Orang nomor satu di Pemkab Sumenep tersebut berkeyakinan wirausaha menjadi salah satu solusi dalam mengurangi angka kemiskinan.
"Upaya terakhir adalah memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Karena masih banyak warga tidak mampu belum tersentuh bantuan akibat kurangnya sinkronisasi data," kata Fauzi.
Sekadar informasi, Kabupaten Sumenep tercatat sebagai daerah dengan ketimpangan (gini ratio) terendah dibandingkan 38 kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur (Jatim) pada 2022.
Bahkan, lanjut bupati, capaiannya lebih baik daripada saat sebelum pandemi COVID-19 atau pada tahun 2019, yang angkanya mencapai 0,305.
Sedangkan, tahun ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio di Sumenep sebesar 0,266.
