Kemendikbud Berencana Evaluasi Program PPK

Surabaya (Antaranews Jatim) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana akan mengevaluasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang ada di sekolah-sekolah pada bulan Maret atau tepat setelah setahun program itu berjalan.

"Program PPK, Kemendikbud belum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mungkin bulan Maret akan mengadakan evaluasi secara menyeluruh karena itu sudah setahun," kata Mendikbud Muhadjir Effendy di sela kegaitan Jambore "Pandu Sekolah Model" di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur Surabaya, Selasa.

Meski belum melakukan evaluasi menyeluruh, Muhadjir mengatakan sepanjang pengamatan yang dilakukan Kemendikbud di lapangan program ini sudah berjalan dengan baik, sudah mulai diadopsi oleh sekolah-sekolah. Ada sekolah model hingga sekolah rujukan.

"Sekolah model dan rujukan itu akan melakukan pengimbasan kepada sekolah lain. Masing-masing sekolah itu dimintai tanggung jawab tiga sampai empat sekolah, nanti akan dievaluasi. Yang bagus akan dinaikkan menjadi sekolah model dan diimbaskan ke sekolah lain," ujar Muhadjir

Di samping itu, untuk program PPK akan dibentuk satuan tugas untuk khusus melakukan asistensi kepada sekolah yang tidak terjangkau oleh imbasan. Di setiap provinsi, tim itu di bawah LPMP dan terdiri kepala dinas dan kepala sekolah yang sekolahnya menjadi sekolah model. Ditambah perguruan tinggi yang ahli di bidang pembentukan karakter.

Hingga saat ini sekolah yang telah melaksanakan lima hari sekolah atau program PPK sudah ada 14 ribu. Namun, tahun ini diprediksi akan semakin banyak karena kabupaten/kota sudah mengadopsi itu meski masih banyak yang melaksanakan enam hari sekolah.

"Sesuai dengan Perpres No 87 tentang PPK, itu sifatnya pilihan, bisa lima hari bisa enam hari disesuaikan dengan masing-masing tempat dan hasil rembukan dengan wali siswa dan tokoh masyarakat yang dipandang perlu untuk dimintai pertimbangan. Jadi bukan satu hal yang harus ditetapkan," tutur Mendikbud.

Dia kembali menegaskan, PPK hanya berkutat pada masalah beban kerja guru dan yang dipakai acuan adalah lima hari delapan jam kerja. "Sehingga jika masih ada sekolah yang enam hari, jam kerja guru yang kelebihan itu harus diitung menjadi beban kerja yang bersangkutan. Jadi hanya soal mengatur jam kerja guru," katanya.

Untuk sekolah yang masih enam hari, Muhadjir menyarankan untuk satu hari terakhir adalah kegiatan non-kulikuler, kegiatan tambahan untuk penguatan karakter. Menurutnya, hari Sabtu dan Minggu adalah hari keluarga. Pasalnya, keluarga adalah dia yang pertama bertanggung jawab. Tapi jika keluarga tidak siap mendidik anak, sekolah boleh menggantikan.

"Sekolah disarankan melakukan `edu parenting`, yaitu mendidik orang tua untuk menyadarkan bahwa keluarga yang berkewajiban mendidik anak, bukan sekolah. Sekolah hanya untuk membantu pendidikan anak," kata Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan di dalam desain kurikulum 13 (K13) telah memberi tekanan pada karakter. Selain itu, berdasarkan kebijakan Kemendikbud dan program aksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengamanatkan 70 persen itu pendidikan karakter, maka perlu ada program PPK.

"Intra kulikuler dipandang belum cukup maka akan ditambah ekstra kulikuler dan yang lainnya," ucapnya. (*)