Paris, (Antara/AFP) - Rancangan resolusi, yang akan diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB, menyasar jelas kelompok IS dan perdagangan besar minyaknya, kata Menteri Keuangan Prancis Michel Sapin dalam wawancara pada Rabu. Sapin mengatakan bahwa resolusi tersebut akan dibahas pada Kamis, mengirimkan pesan kuat politik, dengan pertarungan melawan keuangan terorisme adalah prioritas anggota PBB dan seluruh negara harus mengambil langkah, yang dibutuhkan.
Paris, (Antara/AFP) - Rancangan resolusi, yang akan diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB, menyasar jelas kelompok IS dan perdagangan besar minyaknya, kata Menteri Keuangan Prancis Michel Sapin dalam wawancara pada Rabu.

Sapin mengatakan bahwa resolusi tersebut akan dibahas pada Kamis, mengirimkan pesan kuat politik, dengan pertarungan melawan keuangan terorisme adalah prioritas anggota PBB dan seluruh negara harus mengambil langkah, yang dibutuhkan.

Sebelum pertemuan pada Kamis dengan seluruh 15 menteri keuangan negara anggota Dewan Keamanan PBB itu, yang menjadi kegiatan pertama, Sapin memperingatkan bahwa negara yang gagal menghentikan keuangan pegaris keras dapat menghadapi hukuman.

Prancis meminta pertemuan itu sesudah kejadian di Paris pada bulan lalu, yang menewaskan 130 orang dan diakui dilakukan IS.

Sapin menjadikan pemotongan keuangan para ekstremis itu sebagai tujuan kunci sejak ibu kota Prancis diserang oleh para ekstremis pertama kalinya pada Januari, ketika pelaku bersenjata menyerang redaksi majalah Charlie Hebdo dan sebuah supermarket Yahudi.

Berdasarkan atas resolusi awal, yang menyasar Al Qaeda, resolusi baru itu akan secara jelas diperluas ke IS, kata Sapin.

Dia menambahkan bahwa itu akan menarget khususnya untuk membekukan aset yang mendanai atau yang berasal dari penyelundupan minyak.

"Itu juga akan menuntut negara untuk melatih kewaspadaan khusus terkait penyelundupan barang kesenian yang dapat mendanai gerakan seperti IS," katanya.
    
Tekanan
Adam Szubin, wakil menteri Perbendaharaan Amerika Serikat untuk terorisme dan kejahatan finansial, mengatakan pada minggu lalu bahwa Kelompok bersenjata ISIS telah menuai lebih dari 500 juta dolar dalam penjualan minyak di pasar gelap, merampok brankas bank yang dikuasai di Irak dan Suriah, dan menuai jutaan lainnya melalui penjarahan.

Namun, untuk menjalani sebuah negara kecil, mereka membutuhkan sumber dana yang stabil dan dapat diperbarui, jadi mereka butuh akses terhadap sistem keuangan internasional untuk memindahkan uang dan mengimpor persediaan, menurut Szubin.

Sapin mengatakan dia berharap agar resolusi PBB itu dapat disetujui secara mutlak.

"Saya tidak dapat melihat mengapa negara harus menolak langkah efektif dalam perang melawan keuangan terorisme," katanya.

Resolusi PBB itu akan menyediakan dukungan legal kepada negara yang mengambil langkah untuk melawan keuangan kelompok IS, ujar Sapin.(*)

Pewarta: Supervisor
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.