Malang (Antara Jatim) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Prof Erani Yustika, menyatakan sumber korupsi ada dua, yakni anggaran yang dikumpulkan dari pajak rakyat dan korupsi dalam bentuk kebijakan. "Praktik korupsi di Indonesia selama ini menggunakan dua sumber kekuatan itu. Oleh karena itu, lembaga indenpenden seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dibutuhkan untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan negara," tegas Prof Erani ketika berorasi dihadapan pengunjuk rasa dari berbagai elemen yang tergabung dalam gerakan #SaveKPK, di Malang, Senin. Seharusnya, kata Erani, KPK dapat bergerak sepenuhnya, meskipun status lembaganya adhoc. Sebab, selama ini kinerja lembaga hukum seperti Polri, Mahkamah Agung (MA) belum maksimal dalam menuntaskan permasalahan korupsi di Tanah Air. Dalam orasinya, Erani juga berharap tidak ada intervensi politik masuk di dalam lembaga hukum tersebut. Semua kasus korupsi harus diurus dan dituntaskan, tidak boleh ada kepentingan politik masuk di dua lembaga itu karena musuh utama masyarakat dan bangsa ini adalah koruptor. Menurut dia, KPK dan Polri memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait belum tuntasnya beberapa kasus besar, seperti BLBI, Bank Century, mafia pajak dan pertambangan. APalagi, pola korupsi yang sudah menggurita ini modelnya berbungkus kebijakan. Ia mengakui kasus yang ditangani KPK cukup efektif, meski belum merambah pada kasus lebih besar. "Kami terus mendorong agar ke depan KPK ke ranah kasus-kasus korupsi yang lebih besar," tegasnya. Sementara itu aksi yang digelar secara spontan itu diikuti dari berbagai elemen gabungan masyarakat dan aktivis. Para pengunjuk rasa sepakat jika para koruptor juga dihukum mati seperti halnya para bandar narkoba. "Jangan hanya bandar narkoba dihukum mati, koruptor juga harus dihukum mati karena koruptor merupakan bencana kronis di Indonesia, bahkan bencana tsunami kalah jauh dibanding ulah koruptor. Apabila hukuman mati bagi koruptor diterapkan, berapa triliun rupiah yang dapat diselamatkan dan digunakan kepentingan masyarakat," teriak salah seorang mahasiswa yang berorasi. Dalam orasinya itu, mahasiswa tersebut juga menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengingatkan presiden ketujuh RI itu agar jangan mau disetir oleh siapapun demi kepentingan sekelompok orang. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.