Segudang Harapan 2015

Lanjutkan dan tingkatkan awal yang sudah baik. Demikian pesan atau petuah yang sering kita dengar. Demikian pula, pemerintahan baru Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla, menyongsong tahun 2015, bisa dianggap telah merintis jalan ke arah yang lebih baik. Dianggap demikian, jika kita melihat hiruk-pikuk perjalanan selama tahun politik 2014 hingga peralihan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi-JK yang cukup smart. Peralihan kepemimpinan nasional terbaik sepanjang sejarah keberadaan Republik Indonesia. Awal kepemimpinan Presiden Jokowi-JK yang baik ini, memang sempat memunculkan sejumlah kritikan, misalnya terkait susunan orang-orang yang duduk di Kabinet Kerja. Dari pendidikan anggota kabinet, kualitas dan kemampuan yang diragukan, hingga peran "orang kuat" di belakang Presiden Jokowi. Demikian pula ketika anggota kabinet mulai bekerja, ada hal-hal yang dianggap terlalu cepat dilakukan, seperti "penghentian" Kurikulum 2013, penaikan harga bahan bakar minyak, "penjiplakan" program jaminan sosial melalui pembagian kartu-kartu, dari bantuan tunai, kesehatan, dan pendidikan, yang masih menggunakan data dan model lama. Pokoknya beda, begitu sindiran yang terlontar. Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan tersebut, kehadiran figur Jokowi yang sederhana dan merakyat, setidaknya memberikan harapan baru bergesernya era kepemimpinan model birokrat kampungan yang diwarnai korupsi, kolusi, nepotisme dan justru minta dilayani dengan kepemimpinan yang memahami rakyat yang dipimpinnya, pemerintahan yang amanah. Kepemimpinan amanah dan melayani yang benar-benar jujur, tidak korupsi, bertanggung jawab, sanggup bekerja keras, lebih membela kepentingan rakyat dari pada urusan pribadi, kelompok, maupun golongan. Kepemimpinan yang diharapkan mampu menegakkan keadilan hukum, tidak ada kolusi dan nepotisme dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum bagi semua warga negara. Menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi dan memberikan hukuman seadil mungkin kepada pihak yang bertanggung jawab dalam setiap kasus pada masanya, seperti kasus pelanggaran HAM Trisakti, penghilangan aktivis Munir, dan kini juga telah dumulai pengusutan pelanggaran HAM dalam kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Paniai, Papua. Demikian pula di kalangan ibu rumah tangga dan warga negara lainnya, menaruh harapan besar terciptanya harga-harga yang stabil dan terjangkau, khususnya untuk kalangan yang tidak mampu. Perhatian di bidang pendidikan harus lebih diprioritaskan, kalau perlu digratiskan, namun dengan kualitas pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang benar-benar gratis bagi yang miskin. Penerapan administrasi pendidikan secara proporsional. Yang miskin benar-benar gratis, tetapi bagi yang mampu tetap menyumbang agar tidak terlalu membebani anggaran negara. Demikian pula di bidang kesehatan, ada upaya pelayanan yang lebih baik dari pihak paramedis terhadap pasien, dengan tidak dibedakan dari kaum yang dianggap mampu dengan warga miskin. Pemerintah menyediakan sarana kesehatan, seperti ruang perawatan yang mencukupi, tidak menimbulkan antrean panjang pasien seperti saat ini. Hingga pasiennya keburu mati sebelum terlayani!. Adanya perhatian pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat, khususnya untuk bayi, anak-anak, remaja sebagai penentu kualitas generasi mendatang, hingga kaum usia lanjut. Program konsumsi dengan logo "empat sehat lima sempurna" harus diwujudkan. Bukan hanya bisa dinikmati oleh kaum berpunya saja. Adanya perhatian di bidang hiburan, baik yang ditayangkan di televisi maupun tayangan langsung (live). Harus lebih bersifat edukatif, inspiratif, solutif, dan motivatif. Termasuk aneka karya tulisan, seperti buku-buku, komik, dan lainnya yang mendidik. Perekonomian terus berkembang di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 hingga mampu tumbuh 7 persen dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata seperti target dan harapan banyak pihak selama ini. Dengan demikian kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia yang selalu didengung-dengungkan pun bisa lebih baik lagi. Amin. (*)