UNDP: Respon Pemerintah terhadap MDGs Lamban

Malang (Antara Jatim) - Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) menyatakan respon pemerintah terhadap pengembangan dan program-program yang dicanangkan "Millennium Development Goals" (MDGs), sehingga masih banyak sasaran yang belum memenuhi harapan. "Dari delapan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu hampir 15 tahun terakhir ini, ada empat persoalan yang menjadi tantangan kita ke depan karena sangat sulit untuk bisa dicapai dalam kurun waktu sampai 2015," kata 'Senior Technical Specialist Democratic Governance and Poverty Reduction Unit MDG and Poverty Reductuion Cluster UNDP', Harry Seldadyo di Malang, Selasa. Harry mengatakan hal itu usai menjadi pembicara dalam Seminar Internasional MDGs yang diselenggarakan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang. Lebih lanjut, Harry mengatakan empat tantangan yang cukup berat untuk segera dituntaskan tersebut adalah angka kematian ibu melahirkan, penangangan penyakit HIV/AIDS, sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta penyelamatan hutan dan lingkungan. Selain terlambatnya respon dari pemerintah, katanya, MDGs di Indonesia juga terhambat banyaknya kegiatan besar (nasional) yang memecah perhatian, seperti pemilihan umum yang memilih legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah serta adanya peristiwa bencana alam yang menyita waktu dan anggaran, sehingga sasaran MDGs tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Sebenarnya, kata Harry, sasaran MDGs di Indonesia sudah tertuang dalam berbagai program di masing-masing bidang (kementerian), namun program-program yang ada tidak sampai tuntas dan berganti dengan program baru, padahal program itu sebagai bagian dari perwujudan sasaran MDGs, seperti bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan serta gender. "Di setiap kota dan kabupaten di Indonesia ini sebenarnya juga sudah memiliki program prioritas yang bersentuhan dengan sasaran MDGs. Hanya saja, program prioritas itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga antara daerah yang satu dengan lainnya fokus sasarannya tidak sama," ujarnya. Ia mencontohkan daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, pasti anggarannya akan memprioritaskan program pengentasan kemiskinan. Demikian juga dengan daerah yang tertinggal dalam program pelayanan kesehatannya, juga akan mendahulukan program kesehatannya, termasuk upaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Padahal, kematian ibu melahirkan tidak hanya disebabkan oleh alasan medis saja, tapi banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti terlambat di bawa ke rumah sakit atau bidan terdekat akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, kultur masyarakat yang lebih memilih ditangani dukun bayi ketimbang dokter atau bidan. "Kondisi itu berpengaruh besar terhadap angka kematian ibu melahirkan, apalagi kalau hal-hal seperti ini tidak segera direspon pemerintah," tegasnya.(*)