Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepada pimpinan masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan dinas yang ada di provinsi setempat untuk siap menghadapi pasar bebas ASEAN. "Di tingkat nasional Provinsi Jatim prestasinya bagus tapi sebagian Dinas masih cukup memprihatinkan, terutama Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) masih mendapat penilaian kurang yang disebabkan karena komunikasi kepemimpinan yang kurang baik," katanya saat melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa. Ia mengemukakan, dengan kepemimpinan yang baru ini diminta melakukan pembenahan kedalam supaya bisa mendapatkan peningkatan yang lebih baik. "Pemerintah mendapat kepercayaan masyarakat dari tiga hal, yaitu LKPJ, LPPD, dan parasamya dan LAKIP. Saya minta benar-benar dipersiapkan dengan baik, Semua harus turun, mulai Sekda, Sekda dibantu Asisten Administrasi Umum dan Biro Organsiasi membagun IT dengan 'tracking system'," katanya. Ia mengatakan, kegiatan mutasi ini merupakan penyegaran di lingkungan Pemprov Jatim dalam rangka menghadapi tantangan ke depan yang lebih praktis. "Karena menghadapi pasar bebas tidak mungkin dengan kinerja yang tidak baik. Mari merubah disiplin manajemen keuangan 'money follow progam' bukan 'money follow function'. Kelemahan selama ini menerapkan 'money follow function'," katanya. Ia mengatakan, kultur bekerja konsepsional tabulasi, data, report, sistem administrasi pelaporan bukan pekerjaannya. Seperti yang dapat C dan D karena memang tidak bisa dilaporkan ke Menpan Jakarta. "Memang ada pengembangan struktur seperti pada Dinas Perikanan, BPKAD, dan di PU Bina Marga, tapi itu sudah cukup, tidak ada pengembangan lagi, karena memperkaya fungsi bukan memperluas struktur. Apa yang sudah ada harus dimanfaatkan dengan baik," katanya. Ia mengatakan, Ada tiga hal yang harus dipertanggung jawabkan sebagai birokrat yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu, LKPJ gubernur kepada DPRD sebagai pertanggung jawaban kinerja yang dinilai setiap tahun. "Yang dinilai indeks kinerja utama, apakah pertumbuhan bagus dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, disparitas wilayah. Paling rendah sejawa yaitu 0,36. Sedangkan nasional 0,41, DKI, dan Banten 0,43, DIY 0,44," katanya. Ia mengatakan, tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lingkungan hidup, dan gender. Gender di Jatim sudah 6 kali berturut-turut mendapat penghargaan nasional nomor satu, kualitas gender paling baik. "Selain itu mengenai Penghargaan Parasamya. Tahun 2012 dapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, artinya Jatim merupakan provinsi terbaik di Indonesia, tapi penghargaan diserahkan tahun 2014. Untuk tahun 2013 masih dievaluasi tahun ini, dan penghargaan akan diserahkan tahun 2105 mendatang, apakah Jatim bisa mempertahankan atau tidak," katanya. (*)


Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.