Kemenkes Paparkan Keberhasilan "Posbindu" di APEC
Selasa, 29 April 2014 12:23 WIB
Oleh M. Irfan Ilmie
Nusa Dua (Antara) - Kementerian Kesehatan RI memaparkan keberhasilan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di depan delegasi bidang kesehatan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC di Nusa Dua, Bali, Selasa.
"Pengalaman kita dalam menangani penyakit tidak menular melalui Posbindu itu juga kami bagikan kepada negara peserta pertemuan ini," kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Prof dr Tjandra Yoga Aditama di sela-sela pertemuan delegasi APEC membahas pengendalian penyakit tidak menular itu.
Kemenkes membentuk Posbindu sejak 2010 dan sampai saat ini sudah berdiri sekitar 7.000 unit di setiap kabupaten/kota di Indonesia.
"Para delegasi biar tahu bagaimana Posbindu untuk mendapatkan modalitas yang benar dan efektivitasnya makin lama, makin bagus. Bahkan ini menjadi sarana utama untuk pencapaian MDG's 2015," katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir kasus kematian akibat penyakit tidak menular trennya meningkat. "Bahkan perbandingannya 60:40 dengan kematian akibat penyakit menular. Sebelumnya kasus kematian akibat penyakit menular yang tinggi," ujarnya.
Penyakit tidak menular menyebabkan 36 juta kematian setiap tahun atau mencapai 63 persen dari total angka kematian secara global. Dari jumlah itu, 9,1 juta kematian prematur pada usia produktif sebelum 60 tahun di negara-negara berkembang, termasuk di kawasan Asia-Pasifik.
Tjandra menjelaskan bahwa penyakit tidak menular didominasi oleh kebisaan merokok, mengonsumsi alhokol, kurangnya beraktivitas, dan diet yang salah.
"Tidak mungkin hanya rumah sakit dan puskesmas yang menangani hal itu. Mesti ada kegiatan langsung di masyarakat, seperti Posbindu itu yang kalau di lingkungan APEC dikenal dengan CIB (community intervention basic)," ujarnya.
Di Indonesia, Posbindu berasal dari partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.
Kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan kesehatan dengan difasilitasi oleh pemerintah. "Pengendalian melalui cara tersebut dapat bermanfaat bagi sektor ekonomi APEC," kata Tjandra. (*)