Surabaya (Antara Jatim) - Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta Mendikbud untuk bersikap adil pada perguruan tinggi swasta (PTS), karena jumlah PTS lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri (PTN) yakni 3.218 PTS dan 93 PTN. "Faktanya, perhatian pemerintah terhadap PTS tidak sebanding kepada PTN, padahal peran PTS itu mencapai 70-an persen dan tanpa peran segitu, maka APK (angka partisipasi kasar) dalam pendidikan akan rendah," katanya di Universitas Narotama Surabaya, Jumat. Di hadapan ratusan mahasiswa Unnar dan sejumlah rektor yang tergabung dalam APTISI Jawa Timur, ia menjelaskan rendahnya perhatian pemerintah terhadap PTS itu bisa saja disebabkan keberadaan Mendikbud yang berasal dari PTN dan bukan PTS. "Tapi, kalangan PTS juga salah, karena mereka bersikap a-politik, padahal politik itu tidak selalu berkaitan dengan parpol, melainkan bisa saja terkait dengan kebijakan yang merupakan kebutuhan masyarakat," katanya, didampingi Rektor Universitas Narotama Hj Rr Iswachyu Dhaniarti DS ST. Menurut pimpinan DPR yang juga praktisi pendidikan itu, tanpa pemahaman yang baik terhadap politik kebijakan di DPR/DPRD, maka kalangan PTS tidak akan mengerti kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang kurang. "UU Pendidikan Tinggi sudah mengatur kesetaraan antara PTN dengan PTS, tapi praktiknya di lapangan masih saja ada ketidakadilan yang dikemas dalam PP yang sesungguhnya bertentangan dengan UU, atau mungkin saja PP sudah memihak mereka, tapi mereka tidak tahu," katanya. Misalnya, ada sejumlah PTS yang tidak tahu adanya program Bidik Misi (beasiswa pendidikan untuk mahasiswa miskin berprestasi), sehingga Bidik Misi lebih dinikmati PTN, padahal PTS seharusnya lebih memerlukan beasiswa itu. "Kami sendiri tidak akan tahu apa yang menjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan kalau APTISI tidak datang ke DPR, misalnya PTN yang hanya berjumlah 93 perguruan tapi bisa mendapatkan miliaran, seperti ITB bisa mendapatkan hibah Rp1 triliun, sedangkan rata-rata PTS yang jumlahnya ribuan itu hanya mendapatkan hibah Rp200 juta," katanya. (*)


Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.