Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Pertahananan (Kemenhan) RI mengantisipasi ancaman mulainya perang cyber yang dimulai dengan maraknya tindakan pembobolan situs-situs milik pemerintahan dengan melibatkan seluruh komponn bangsa. Direktur Komponen Pendukung Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Bennyta Suryo Septanto mengatakan beberapa waktu belakangan memang mulai marak tindakan membobol situs di dunia maya. Umumnya, yang jadi korban situs-situs milik pemerintah. "Kemenhan menyadari betul ancaman semacam itu perlu diantisipasi. Sebab, sekarang ini perang tidak hanya militer saja melainkan sudah melibatkan perang cyber," kata Bennyta di acara seminar Grand Design Cyber Defence yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan RI di Hotel Ibis Surabaya, Senin. Untuk itu, kata dia, berdasar UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara maka dirasa perlu melibatkan seluruh komponen bangsa dalam mempersiapkan diri menghadapi kejahatan cyber. Seperti halnya, pemerintah daerah diharapkan juga mempersiapkan diri dari ancaman dunia maya tersebut. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menyatakan pemanfaatan teknologi untuk penunjang kinerja dan pelayanan masyarakat di Pemkot Surabaya wajib dibarengi dengan sistem keamanan yang memadai guna mengantisipasi ancaman perang cyber. Ia mengatakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pembangunan. Sebab, terpaan kecanggihan teknologi telah menyentuh seluruh aspek. "Menyadari hal tersebut, Pemkot Surabaya sejak tahun 2002 mulai intensif melibatkan TIK dalam skenario kinerja pemerintahan," ujarnya. Menurut dia, Gerakan "melek teknologi" pemkot diawali dengan penerapan "Government Resources Management System" (GRMS) atau sistem manajemen pemerintahan. Sistem yang murni digagas Pemkot Surabaya itu, mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan, mulai dari lelang/pengadaan barang dan jasa, perencanaan, penyusunan anggaran, pengawasan, hingga evaluasi semua dilaksanakan melalui mekanisme "online". "Jadi, seluruh proses sudah ada sistemnya sehingga meminimalisir segala bentuk kecurangan. Bahkan, model ini (GRMS) sekarang dijadikan acuan sistem lelang Nasional," kata wali kota. Sukses dalam sistem pemerintahan, lanjut dia, pemkot lantas membawa konsep pemanfaatan teknologi ini untuk pelayanan publik berupa "Surabaya Single Window" (SSW) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan permohonan perizinan secara "online". Adanya SSW ini, kata dia, diharapkan mampu memangkas alur birokrasi sehingga perizinan bisa lebih cepat selesai. Disamping itu, para pemohon bisa mengurus perizinan langsung dari rumah masing-masing. Diakui Risma, teknologi mampu membuat kinerja pemerintah kota menjadi lebih hemat dan efisien. Di sisi lain, sistem yang sudah diterapkan perlu dijaga sekuritasnya. Hal itu untuk menjamin agar sistem yang digunakan untuk kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik berjalan optimal. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Antiek Sugiharti menyatakan, sebagai langkah pengamanan pihaknya melakukan sejumlah prosedur secara administratif dan teknologi. Prosedur pengamanan tersebut, kata Antiek, sesuai dengan standar operasional yang selama ini dijalankan. "Kami menjaga aplikasi dan database ini semua demi pelayanan masyarakat yang optimal," ujarnya. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.