Jakarta (ANTARA) - Dalam etika kepemimpinan klasik, tindakan yang berpihak kepada mereka yang paling rentan selalu berada di sisi moral yang benar. Ia menghindarkan pemimpin dari kesewenang-wenangan dan menjaga integritas dirinya di mata publik.
Negara, jelas bukan panggung untuk ambisi pribadi. Dalam kajian "modern state", tindakan membela rakyat itu dapat memastikan bahwa kebijakan, kekuasaan, dan keputusan berpihak pada kebutuhan nyata manusia, bukan pada kepentingan sempit kelompok kecil.
Dalam teori politik klasik maupun modern, kekuasaan negara hanya sah jika berpijak pada kehendak rakyat. Membela rakyat berarti mengembalikan kekuasaan kepada sumbernya.
Pemimpin yang berpihak kepada rakyat memperkuat fondasi moral dan konstitusional negara. Pada literatur sejarah ditulis banyak tokoh dunia yang harum namanya karena mereka membela rakyatnya.
Tokoh dunia yang dikenal sebagai pembela rakyatnya di antaranya adalah Mahatma Gandhi, yang memimpin gerakan kemerdekaan India melawan Inggris melalui perlawanan tanpa kekerasan; Nelson Mandela, yang berjuang melawan apartheid di Afrika Selatan dan dipenjara selama 27 tahun. Ada juga Martin Luther King Jr, yang memimpin gerakan hak-hak sipil untuk warga kulit hitam di Amerika Serikat.
Satu orang Mahatma Gandhi, berkat cinta dan keberaniannya, berhasil mengakhiri pemerintahan kolonial Inggris di India dan menginspirasi gerakan-gerakan perlawanan di seluruh dunia.
Sementara itu, Nelson Mandela berhasil menjadi simbol perjuangan anti-apartheid, yang menghabiskan 27 tahun di penjara karena aktivismenya, sebelum menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang dipilih secara demokratis. Di sisi belahan dunia lainnya, Martin Luther King Jr, seorang pendeta dan aktivis hak-hak sipil yang memimpin pergerakan menuntut kesetaraan ras dan hak-hak sipil bagi warga Afrika-Amerika, melalui aksi, tanpa kekerasan.
Dalam sejarah Persia kuno, kita juga dapat membaca jejak-jejak indah dari Koresh Agung. Ia adalah Kaisar Persia Kuno yang sangat terkenal. Pasalnya, Koresh berhasil membebaskan budak-budak di Babilonia, mendeklarasikan kebebasan beragama, dan menegakkan kesetaraan ras, yang menjadikan Dekrit Koresh (Cyrus Cylinder) dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia.
Sejarah dunia juga semakin eksotik, ketika seorang Malcolm X hadir sebagai pemimpin hak-hak sipil di Amerika. Malcolm adalah aktivis yang vokal pada masanya, memperjuangkan hak-hak masyarakat kulit hitam dengan cara yang berbeda.
Beberapa tokoh tersebut hanyalah contoh, betapa para pejuang rakyat itu tidak pernah salah. Mereka menjadikan dirinya sebagai titik tumpu membangun peradaban bangsanya masing-masing. Sebab peradaban harus dibangun tidak saja dengan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyatnya. Lebih jauh dari itu, peradaban membutuhkan tokoh pemimpin yang sepenuh jiwa berani membela rakyatnya.
Sumber legitimasi
Membela rakyat bagi seorang pemimpin adalah sesuatu yang niscaya. Jika ada pemimpin yang tidak bekerja atas nama rakyat, maka ia dengan cepat akan kehilangan legitimasinya di tengah-tengah rakyat. Sebab, rakyat, sejatinya sumber dari legitimasi seorang pemimpin untuk berkuasa. Tanpa rakyat, tidak akan ada pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang zalim pada rakyatnya, maka mereka akan kehilangan marwah dan segera menemukan kejatuhannya.
Dalam kaitannya dengan sumber legitimasi, usaha serius membela kepentingan rakyat dari segala sisinya dapat diartikan sebagai usaha yang berkeadilan sosial. Sebab keadilan sosial merupakan tujuan utama kita dalam bernegara. Pemimpin yang gagal melahirkan keadilan sosial, mereka akan gagal menjadi pemimpin yang baik.
Oleh karena itu, konstitusi banyak negara, termasuk Indonesia, menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan. Membela rakyat berarti menegakkan prinsip bahwa negara hadir untuk menyeimbangkan kekuatan, melindungi yang lemah, dan meratakan kesempatan rakyat untuk hidup sejahtera.
Apabila kita cermati lintasan sejarah, mulai Romawi, hingga Asia Tenggara modern, kekuasaan yang menjauhi rakyat selalu jatuh. Sebaliknya, pemimpin yang membela rakyat dikenang sebagai legenda, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena keberpihakannya menyelamatkan masa depan bangsanya.
Sejalan dengan kesadaran akan pemimpin, rakyat harus menjadi kompas moral kepemimpinan. Rakyat harus mengawasi tingkah polah seorang pemimpin. Di dalam konsep manajemen moderen, rakyat layaknya seorang komisaris utama yang bekerja mengawasi seorang direktur utama perusahaan dalam menjalankan amanah pemiliknya.
Oleh karena itu, seorang direktur yang baik haruslah taat pada code of conduct yang ditetapkan oleh perusahaan. Direktur utama dan jajarannya tidak boleh bertindak sesuka hati dan berkelit di balik aturan main sebagai rambu-rambu menjalankan amanah perusahaan. Apabila mereka abai, atau bahkan menentangnya, maka secara moral mereka telah kehilangan hak dan kewenangannya itu di mata rakyat sebagai komisaris utama dalam negara demokrasi.
Pengayom rakyat
Dalam negara demokrasi pula, para pemimpin diharuskan untuk menjaga marwah dirinya dalam menyelenggarakan mandat dari rakyat. Pemimpin rakyat harus berada dalam posisi waspada, mawas diri, tenggang rasa, bertanggung jawab, dan sejauh mungkin menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang dari akal sehat dan nalar publik yang baku.
Seorang pemimpin tidak boleh bersikap denial atas ajaran moralitas agama sebagai penuntun jalan hidup yang paripurna. Pemimpin publik yang sehat akan selalu menjadikan akal sehatnya sebagai alat kontrol yang otoritatif dan permanen dalam diri mereka.
Akal sehat seorang pemimpin publik harus selalu dipasang secara terbuka dalam menjalankan amanah rakyat. Mereka harus merasa terhina apabila akal sehatnya ia kalahkan oleh dominasi kekuasaan, tarikan kepentingan ekonomi yang rakus, serta sikap ewuh pakewuh yang berpotensi merusak negara dan masa depan kehidupan bangsa.
Dengan patokan nilai dan sikap yang jelas tersebut, maka rakyat akan merasa diayomi oleh para pemimpinnya. Pemberontakan rakyat berupa demonstrasi, kecaman, dan gugatan itu sejatinya berawal dari rusaknya akal sehat para pemimpin.
Di berbagai belahan dunia, demonstrasi itu terjadi karena rakyat sudah muak melihat kelakuan para elitnya. Kemuakan itu dinilai rakyat sudah berada di atas ambang batas psikologis. Hal itu menjadi dasar bagi rakyat untuk menjaga harmoni bernegara melalui gerakan rakyat menggugat pada elitnya. Jika elit tidak keterlaluan melencengkan amanah rakyat, maka rakyat tentunya akan hidup tenang nan damai.
Kondisi dunia yang mutakhir terjadi di Georgia, hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita di Indonesia, dimana rakyat sudah tidak sabar dan mencari jalan sendiri yang revolusioner.
Perubahan yang sifatnya revolusioner belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat Georgia. Sangat bisa jadi gerakan revolusi mereka berpotensi ditunggangi oleh anasir-anasir jahat di luar kendali mereka. Oleh karena itu sering kita dengar istilah,"revolusi sering memakan anak kandungnya sendiri".
Bagaimana dengan kondisi bangsa kita di tanah air? Rasanya memang tidak seindah yang diharapkan seluruh rakyat. Padahal harapan rakyat, sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 dengan jelas bahwa negara bertugas menyejahterakan rakyat.
Masa orde lama dan orde baru jelas sudah menjadi kenangan sejarah. Kita sebaiknya menatap bangsa ini jauh ke depan. Para filosof Jawa menasihati kita dengan kalimat Sing wis yo wis (yang sudah berlalu biarkanlah berlalu). Kita sebagai bangsa yang berbasis akal sehat, kaya raya, dengan bentangan alam raya yang sangat indah harus menatap masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu pemerintah dan rakyatnya harus bersinergi membangun kebaikan bersama; bukan merusak bersama.
*) Fathorrahman Fadli adalah Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) dan anggota Pokja Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian
