Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku pernah dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan berbagai langkah dan tindakannya, termasuk soal oknum anggota DPR yang "meminta jatah" kepada BUMN. "Presiden mendukung langkah dan tindakan saya," katanya saat bertemu dengan Forum Pemred di Jakarta, Kamis, dalam sebuah acara bertajuk "Buka-bukaan dengan Dahlan Iskan". Dalam pertemuan yang diawali dengan makan nasi kebuli itu, hadir Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi (Tempo), Dirut LKBN Antara Saiful Hadi, Sekretaris Forum Pemred Akhmad Kusaeni (Antara), Asro Kamal Rokan dan Syamsuddin Haesy (Jurnal Nasional), Primus Dorimulu (Imnvestor Daily), Arifin Asydad (Detik.com) dan sekitar 20 pemimpin redaksi lainnya. Inisiatif datang dari Forum Pemred yang ingin mendengar langsung dari Dahlan Iskan sebagai bahan informasi latarbelakang. Namun, ternyata Dahlan Iskan mempersilahkan apa saja yang disampaikannya untuk ditulis. "Saya ini dulu wartawan. Sebagai wartawan saya tidak suka narasumber yang tertutup. Jadi silakan saja ditulis," ucap pria kelahiran Magetan, Jatim ini, dengan gaya khasnya, yaitu ceplas-ceplos. Menurut Dahlan, persoalannya dengan anggota DPR itu "sudah diatur lewat langit". Ia sama sekali tidak bermaksud untuk bongkar-bongkaran, apalagi membongkar rumah orang lain. Sejak menjadi Dirut PLN, Dahlan hanya bersih-bersih internal ke dalam instansinya. Persoalan dengan DPR yang merebak terkait "minta upeti" BUMN, bermula dari pesan melalui BBM dengan Presiden pada 19 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 WIB. Ia melaporkan soal oknum DPR meminta jatah tersebut, karena Presiden Yudhoyono sedikitnya sudah 11 kali bicara tentang kongkalingkong dalam berbagai kesempatan. "Jangan-jangan saya dianggap tidak respons. Akhirnya saya laporkan bahwa di beberapa BUMN terjadi ada anggota DPR minta jatah," cerita Dahlan. Dahlan juga sampaikan kepada Presiden bahwa Direksi baru BUMN alhamdulillah tidak mau melayani permintaan jatah tersebut. Tidak menyebut nama anggota DPR-nya maupun BUMN-nya. SMS ke Presiden itu di-"copy" Dahlan untuk dikirim ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang pada 28 September 2012 menerbitkan surat edaran tentang pengawalan APBN 2013-2014. Surat Seskab tersebut ditujukan kepada para menteri dan anggota kabinet serta pimpinan lembaga pemerintah lainnya. Dalam surat itu, Dipo Alam mengingatkan dan mengajak untuk mencegah praktik kongkalingkong dengan oknum anggota DPR, DPRD, atau rekanan dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014. Kemudian SMS Dahlan itu di-"share" Seskab ke semua menteri. Dahlan kaget ketika tiba-tiba wartawan menanyakan persoalan kongkalingkong di BUMN. "Saya kaget sedetik, akhirnya ya sudah lah saya jawab saja dan jelaskan," paparnya. Ketika persoalan itu merebak di media, akhirnya nama-nama oknum anggota DPR yang meminta upeti itu diminta disampaikan ke Badan Kehormatan DPR. "Saya waktu itu bilang ada sekitar 10 orang, artinya bisa 8,9,10,11," ujarnya. Namun, lanjutnya, waktu pertemuan dengan BK DPR ia menyampaikan dua nama dan lainnya bisa ditelusuri sendiri. BK DPR minta tambah nama lagi, ya dikasih lagi sekitar enam nama lagi secara tertulis dalam amplop tertutup. (*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012