Pasuruan - Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Prof Dr Zainuddin Maliki MSi menilai pemerintah belum menyeriusi upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). "Salah satu indikasinya adalah Direktorat Jenderal PAUDNI adalah pemegang anggaran terkecil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya di sela-sela "workshop" (lokakarya) peningkatan kualitas PAUD di Pasuruan, Selasa. Menurut dia, pemerintah baru mempunyai semangat untuk bercerita bahwa PAUD itu penting, tapi ketika akan mengalokasikan anggaran, ternyata komitmen pemerintah tidak selaras dengan omongannya. "Hal serupa dialami oleh para pengelola yang biasa disebut Bunda PAUD. Kesejahteraan mereka belum begitu baik, kalau tidak mau disebut memprihatinkan, padahal posisi dan peran mereka selama ini sangat vital dalam mengembangkan kecerdasan anak pada usia emas," tukasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Forum PAUD Jatim Gadis Agung Prasmono berharap "workshop" PAUD yang digelar Dewan Pendidikan Jatim akan dapat memberikan masukan untuk kebijakan yang sudah berjalan. "Masukan dari para pengelola PAUD sangat penting untuk menyempurnakan kebijakan yang cenderung bersifat teoritis dengan permasalahan yang dihadapi para pelaksana di lapangan," ujarnya. Dalam konteks Jawa Timur, ia berharap pemerintah akan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan kebijakan PAUD Holistik Integratif sebagaimana ditetapkan dalam Pergub 63/2011 tentang PAUD Holistik Integratif sejak setahun lalu. "Kebijakan gubernur sudah sangat bagus. Karena itu, kami ingin menjaring masukan untuk sedikit menyempurnakan apa yang sudah berjalan," ucapnya. Selain itu, alokasi anggaran untuk PAUD juga masih sangat minim. "Dalam catatan saya, alokasi biaya operasional penyelanggaraan PAUD tahun lalu masih sebesar Rp300 ribu. Ternyata tahun 2012 justru menurun menjadi Rp240 ribu," ujarnya. Dalam acara itu, seorang peserta, Naning, mengungkapkan, masih banyak Bunda PAUD (pendidik PAUD) yang hanya berpendidikan setingkat SMP atau SMA. "Dengan latar belakang itu, mereka tidak bisa optimal dalam mendidik anak dan kesejahterannya pun sulit meningkat karena tidak bisa ikut proses sertifikasi," tuturnya. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah mau memberi perhatian lebih kepada para Bunda PAUD tersebut. "Bentuknya bisa insentif honorarium atau beasiswa hingga jenjang D-4 atau S-1 untuk para Bunda PAUD," tandasnya. Jika diberi beasiswa, misalnya, para Bunda PAUD akan meningkat kompetensi dan pengetahuannya. Implikasinya, kualitas pembelajaran PAUD pun akan meningkat secara otomatis. Sementara itu, pengelola PAUD dari Tulungagung, Noviani, mencontohkan adanya ketidakharmonisan antara lembaga PAUD yang dikelola oleh PKK dengan Taman Kanak-Kanak di tingkat desa. "Akibatnya, yang menonjol justru nuansa persaingan," ungkapnya. Ia berharap, pemerintah dapat memfasilitasi kebijakan yang dapat mendorong sinergi antarlembaga pengelola PAUD. Dengan begitu, lembaga PAUD yang tersebar hingga pelosok desa akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Jatim Gempur Santoso berjanji akan meneruskan harapan dan rekomendasi para Bunda PAUD se-Jatim kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Gubernur Jawa Timur. "Harapan kami, PAUD akan benar-benar diperhatikan oleh pemerintah agar dapat membentuk generasi emas Indonesia pada 2045," pungkasnya. (*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012