Kanwil BPN Jatim bantu percepatan sertifikasi tanah

Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur siap membantu percepatan sertifikasi tanah salah satunya melalui program pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yakni Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

 

Kepala Bidang Penataan Pemberdayaan Kanwil ATR/BPN Jatim, Muhammad Arifin Siregar dalam keterangannya di Surabaya, Jumat mengatakan bahwa pada 2024 dari target pelepasan 14.129 bidang berhasil terselesaikan.

 

"Dari target itu, Jatim berhasil menyelesaikan 100 persen, jadi untuk di tahun 2025, saya kira nanti tidak ada kendala," kata Arifin.

 

Luasan target tanah tersebut, lanjut Arifin, tersebar di delapan kabupaten kota di Jatim dengan asal tanah sebagian ada yang dari pelepasan kawasan hutan, ada juga tanah bekas perkebunan serta bekas penyelesaian konflik.

 

Sementara itu, calon Wakil Bupati Jember terpilih, Djoko Susanto, yang datang ke kantor di Kanwil (ATR/BPN) Jawa Timur mengapresiasi kinerja ATR/BPN Jatim yang telah melaksanakan program TORA pada 2024.

 

Djoko Susanto yang juga merupakan mantan Kepala ATR/BPN Kabupaten Jember ini melakukan koordinasi, salah satunya tentang program TORA untuk wilayah Jember ke depan.

 

"Sekalian juga koordinasi menanyakan tentang program TORA. Kebetulan juga saya kan mantan orang agraria," ujarnya.

 

Djoko mengatakan, sembari menunggu pelantikan sebagai Wakil Bupati Jember, langkah koordinasi ini, untuk mengetahui sejauh mana program TORA di Jember yang sudah berjalan. 

 

Paling tidak, kata Djoko, ketika sudah menjabat sebagai wakil bupati nanti, program TORA sudah bisa terselesaikan dengan cepat, demi kesejahteraan masyarakat Jember.

 

Dari hasil koordinasi dengan ATR/BPN dan kementerian perhutanan, di Jember tercatat ada 336 hektar dengan jumlah 6.701 bidang yang terbagi di 11 kecamatan, yang bersumber dari SK Biru (pelepasan tanah kehutanan) untuk masyarakat.

 

"Makanya saya ke sini juga berkoordinasi bagaimana program itu bisa dilakukan percepatan, sehingga tanahnya tadi kalau bisa segera diberikan kepada masyarakat, mereka akan bisa secepatnya memanfaatkan tanah itu untuk kesejahteraannya," kata Djoko.