Anggota Komisi VII harap Indonesia swasembada kedelai untuk tekan impor

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) berharap Indonesia bisa mencapai kedelai dalam upaya untuk menekan angka impor komoditas tersebut, yang dilaporkan selalu mengalami kenaikan setiap tahun.

Dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, Bambang Haryo mengatakan Desa Sepande, Sidoarjo atau yang dikenal dengan desa seribu UMKM tempe dan lontong mampu menyerap tenaga kerja mengeluhkan kenaikan harga kedelai setiap tahunnya.

 

"Harga kedelai saat ini yang mencapai Rp8.300 per kilogram tentu menjadi faktor pelaku UMKM tempe dan tahu mengurangi produksi mereka. Mereka berharap pemerintah dapat menekan harga hingga di bawah Rp7 ribu," kata Bambang dalam agenda resesnya di Desa Sepande, Candi, Sidoarjo yang dihadiri puluhan pelaku UMKM tempe, tahu dan lontong.

 

Dia juga menyampaikan, koperasi serikat atau perkumpulan pelaku UMKM tempe dan tahu diberikan kesempatan menjadi importir kedelai secara langsung. Mengingat selama ini import kedelai dilakukan oleh segelintir pengusaha besar tanpa ada pergantian tiap tahun.

 

"Mereka ini koperasi atau kumpulan pengusaha tempe ingin diberikan kesempatan sebagai importir kedelai yang dijembatani oleh pemerintah, agar tidak dikuasai pengusaha yang itu-itu saja," ujarnya.

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang 2022 mencapai 2,32 juta ton atau senilai 1,63 miliar dollar AS. Rata-rata impor kedelai Indonesia per tahun mencapai 2 juta-2,5 juta ton. 

 

Dikatakan Bambang Haryo dari total volume impor itu, sekitar 70 persen diantaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25 persen untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lain.

 

Ia juga meminta pihak terkait untuk menjadikan produk tahu dan tempe sebagai makanan pendamping utama untuk program makan siang bergizi gratis yang diproyeksikan dimulai tahun depan.

 

"Nanti saya sampaikan untuk tahu dan tempe ini sebagai makanan pendamping utama untuk program makan siang gratis," ujarnya.

 

Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyampaikan bakal mengusulkan kepada kementerian terkait untuk menekan harga beras bagi pelaku UMKM khususnya pembuat lontong di angka Rp10 ribu per kilogram. 

 

Dia juga berjanji akan mempercepat proses pengajuan pembangunan over pass di Desa Sepande yang disebut menjadi titik langganan macet dan jalur rawan kecelakaan.

 

"Secepatnya akan kita realisasikan untuk pembangunan over pass dan keluhan pelaku UMKM terkait harga kedelai tadi. Minggu depan kita juga akan ke sini untuk melihat kondisi permukiman yang kerap banjir, seperti apa kondisi sungainya," kata Bambang Haryo.

 

Sementara itu, anggota DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto mengaku siap mengawal program dan janji Bambang Haryo kepada warga Desa Sepande untuk mewujudkan UMKM naik kelas.

 

"Hasil serap aspirasi masyarakat terkait harga kedelai dan infrastruktur untuk antisipasi banjir dan pembangunan over pass akan kita kawal dan kami siap mendampingi Pak Bambang," katanya.