Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia atau PMI berikut keluarganya melalui kegiatan rembug PMI.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwnag, Sabtu, mengemukakan selama ini pemerintah daerah setempat punya banyak program pemberdayaan yang digulirkan untuk peningkatan ekonomi bagi para purna pekerja migran.
"Mulai pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan agar masyarakat kurang mampu bisa mengembangkan usahanya, ini juga kami berikan kepada purna pekerja migran agar mereka tetap berdaya setelah kembali," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi bebaskan denda PBB-P2 guna sambut Harjaba ke-253
Pemerintah daerah setempat selama ini memfasilitasi pekerja migran di Banyuwangi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi pekerja migran.
Menurut Bupati Ipuk, rembug pekerja migran diikuti puluhan kader desa peduli buruh migran (desbumi), NGO penggiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
Usulan dan masukan dari para pekerja migran, kata Ipuk, akan menjadi catatan penting bagi pemkab untuk peningkatan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.
"Kami menyadari pemkab tidak bisa bekerja sendiri, program yang kami laksanakan tentu masih memiliki kekurangan, sehingga masukan-masukan seperti forum semacam ini akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami," kata Ipuk.
Sementara itu, Koordinator Migrant Care Banyuwangi Uut Rohmatin mengatakan bahwa kegiatan rembug itu digelar untuk memberikan masukan guna penguatan program pemkab terkait perlindungan dan pelayanan PMI yang telah dijalankan.
Selain itu, rembug pekerja migran yang rutin digelar juga sebagai upaya menjaring aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pusat.
"Gagasan yang terjaring dari sini akan kami usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat," kata Uut Rohmatin.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024