Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memetakan tempat pemungutan suara (TPS) rawan di kabupaten ini dalam Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar Jaka Wandira mengemukakan pemetaan itu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
"Hasilnya, terdapat tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan satu indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi," katanya di Blitar, Rabu.
Ia menjelaskan pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap delapan variabel dan 25 indikator, diambil dari 248 kelurahan/desa di 22 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama enam hari pada 10 November hingga 15 November 2024.
Untuk variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah antara lain penggunaan hak pilih (Daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat, daftar pemilih tambahan (DPTb), potensi daftar pemilih khusus (DPK), penyelenggara pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, hingga riwayat pemungutan suara ulang/ penghitungan surat suara ulang (PSU/PSSU).
Kedua, adalah keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi suku, agama, ras dan budaya (SARA). Kelima, netralitas (penyelenggara pemilihan, ASN, TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa).
Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah pasangan calon atau posko tim kampanye, dan lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet.
Ia mengungkapkan hasil dari pemetaan itu untuk tujuh indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi terdapat 679 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, 661 TPS terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS, 236 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas, 233 TPS yang terdapat DPTb, 57 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS, 24 TPS terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS, kemudian 16 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu 2024.
Pihaknya melakukan beberapa strategi pencegahan dan pengawasan terutama di lokasi TPS yang rawan. Adanya TPS rawan itu menjadi bahan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis.
"Terhadap data TPS rawan, Bawaslu melakukan strategi pencegahan yakni dengan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat," kata dia.
Bawaslu, kata dia, juga kolaborasi dengan pemantau pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun daring.
"Bawaslu Kabupaten Blitar juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih," tutur dia.
Dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar ini, diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar nomor urut 1 Rijanto-Beky Herdihansah (Rizky) pasangan nomor urut dua, yakni Rini Syarifah–Abdul Ghoni (Rindu)
Pilkada 2024 ini mempertemukan dua pasangan calon yang sama-sama pernah menjabat Bupati Blitar. Rijanto sebelumnya adalah Bupati Blitar dan Rini Syarifah adalah rivalnya dalam Pilkada 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar Jaka Wandira mengemukakan pemetaan itu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
"Hasilnya, terdapat tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan satu indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi," katanya di Blitar, Rabu.
Ia menjelaskan pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap delapan variabel dan 25 indikator, diambil dari 248 kelurahan/desa di 22 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama enam hari pada 10 November hingga 15 November 2024.
Untuk variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah antara lain penggunaan hak pilih (Daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat, daftar pemilih tambahan (DPTb), potensi daftar pemilih khusus (DPK), penyelenggara pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, hingga riwayat pemungutan suara ulang/ penghitungan surat suara ulang (PSU/PSSU).
Kedua, adalah keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi suku, agama, ras dan budaya (SARA). Kelima, netralitas (penyelenggara pemilihan, ASN, TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa).
Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah pasangan calon atau posko tim kampanye, dan lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet.
Ia mengungkapkan hasil dari pemetaan itu untuk tujuh indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi terdapat 679 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, 661 TPS terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS, 236 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas, 233 TPS yang terdapat DPTb, 57 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS, 24 TPS terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS, kemudian 16 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu 2024.
Pihaknya melakukan beberapa strategi pencegahan dan pengawasan terutama di lokasi TPS yang rawan. Adanya TPS rawan itu menjadi bahan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis.
"Terhadap data TPS rawan, Bawaslu melakukan strategi pencegahan yakni dengan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat," kata dia.
Bawaslu, kata dia, juga kolaborasi dengan pemantau pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun daring.
"Bawaslu Kabupaten Blitar juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih," tutur dia.
Dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar ini, diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar nomor urut 1 Rijanto-Beky Herdihansah (Rizky) pasangan nomor urut dua, yakni Rini Syarifah–Abdul Ghoni (Rindu)
Pilkada 2024 ini mempertemukan dua pasangan calon yang sama-sama pernah menjabat Bupati Blitar. Rijanto sebelumnya adalah Bupati Blitar dan Rini Syarifah adalah rivalnya dalam Pilkada 2020.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024