Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut kolaborasi antara pemerintah di tingkat pusat dan daerah menjadi solusi penanganan permasalahan sedimentasi atau pengendapan material yang bisa memberikan dampak pada operasional sebuah bendungan.
Dody di Kantor Perusahaan Umum Jasa Tirta I, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, menyebut penanganan sedimentasi harus dilakukan dengan pola terstruktur dan masif, supaya mekanis pengerjaan dapat berjalan optimal.
"Kami berharap adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dari hulu ke hilir. Karena jika tidak begitu, tidak bisa efektif, seperti proses pelaksanaan pengerukan sedimentasinya," kata Dody.
Kolaborasi, kata dia, bisa dilakukan dengan pola pelestarian lingkungan, yakni proses pembangunan yang ada di daerah tetap melihat pada kebutuhan dan luasan lahan yang memang menjadi daerah resapan air.
Dody menyebut bahwa pihaknya berkomitmen untuk melibatkan andil dinas terkait yang ada di bawah masing-masing pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan sedimentasi di area bendungan di Indonesia.
"Terpenting hulu kami tata ulang. Hutan sudah berubah fungsi menjadi perumahan, area resapan tanahnya berkurang. Kalau hujan di daerah yang atas pasirnya turun," ujarnya
Dody menyebut permasalahan sedimentasi dikoordinasikan dengan Jasa Tirta, termasuk mengenai langkah sistematis dan teknis yang sampai saat ini masih terus dilakukan penguatan.
"Kami berorientasi bagaimana bisa efisien tidak hanya mengairi sawah-sawah sekitar, tetapi melakukan upaya pengendalian banjir sampai pada menyediakan air baku yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah-daerah," ujarnya.
Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan mengoptimalkan keberadaan perangkat pemantau yang sudah banyak terpasang di bendungan.
"Kami selalu mengupayakan yang terbaik, teknologinya sudah ada monitor dan terhubung. Kami bisa tahu kapan air kurang maupun lebih. Makanya koordinasi dilakukan dengan dinas terkait," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Dody di Kantor Perusahaan Umum Jasa Tirta I, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, menyebut penanganan sedimentasi harus dilakukan dengan pola terstruktur dan masif, supaya mekanis pengerjaan dapat berjalan optimal.
"Kami berharap adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dari hulu ke hilir. Karena jika tidak begitu, tidak bisa efektif, seperti proses pelaksanaan pengerukan sedimentasinya," kata Dody.
Kolaborasi, kata dia, bisa dilakukan dengan pola pelestarian lingkungan, yakni proses pembangunan yang ada di daerah tetap melihat pada kebutuhan dan luasan lahan yang memang menjadi daerah resapan air.
Dody menyebut bahwa pihaknya berkomitmen untuk melibatkan andil dinas terkait yang ada di bawah masing-masing pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan sedimentasi di area bendungan di Indonesia.
"Terpenting hulu kami tata ulang. Hutan sudah berubah fungsi menjadi perumahan, area resapan tanahnya berkurang. Kalau hujan di daerah yang atas pasirnya turun," ujarnya
Dody menyebut permasalahan sedimentasi dikoordinasikan dengan Jasa Tirta, termasuk mengenai langkah sistematis dan teknis yang sampai saat ini masih terus dilakukan penguatan.
"Kami berorientasi bagaimana bisa efisien tidak hanya mengairi sawah-sawah sekitar, tetapi melakukan upaya pengendalian banjir sampai pada menyediakan air baku yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah-daerah," ujarnya.
Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan mengoptimalkan keberadaan perangkat pemantau yang sudah banyak terpasang di bendungan.
"Kami selalu mengupayakan yang terbaik, teknologinya sudah ada monitor dan terhubung. Kami bisa tahu kapan air kurang maupun lebih. Makanya koordinasi dilakukan dengan dinas terkait," kata dia.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024