Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mengawasi ketat jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamongan 2024 guna mencegah praktik korupsi dan politik uang.
Perwakilan KAKI Jawa Timur Kusnadi mengaku khawatir bahwa masalah serupa bisa terjadi di Kabupaten Lamongan.
"Kami menduga adanya indikasi potensi bias dalam proses Pilkada di Lamongan," ujarnya di Surabaya, Jumat.
Untuk itu Kusnadi juga menghimbau masyarakat Lamongan untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2024.
"Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan lembaga yang mungkin menjadi alat negara atau birokrasi yang berkuasa," tegasnya.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengungkap bahwa sekitar 50 hingga 60 persen dari KPU dan Bawaslu daerah berpotensi tidak netral, menjadi sorotan serius bagi KAKI.
Dalam Rakornas Kesiapsiagaan & Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Tito mengatakan bahwa terdapat indikasi bahwa beberapa anggota KPU dan Bawaslu 'memasang orang' untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas mereka.
"Kami mengapresiasi langkah tegas Mendagri yang mencopot Pj Bupati Kampar karena dugaan ketidaknetralan. Namun, tindakan ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat di daerah lain, termasuk Lamongan," tambah Kusnadi.
KAKI menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan pilkada yang jujur dan adil.
"Jika masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam pengawasan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar, dan demokrasi kita akan terancam," ujar Kusnadi.
Menjelang pelaksanaan Pilkada Lamongan, KAKI mendorong semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Kejelasan dan transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
"Kami berharap Pilkada Lamongan dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi proses pilkada agar terhindar dari praktik korupsi dan money politik," kata Kusnadi.
Sebagaimana diketahui, Pilkada Lamongan 2024 diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan nomor urut 1, Abdul Ghofur - Firosya, dan pasangan nomor urut 2, Yuhronur Efendi - Dirham.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Perwakilan KAKI Jawa Timur Kusnadi mengaku khawatir bahwa masalah serupa bisa terjadi di Kabupaten Lamongan.
"Kami menduga adanya indikasi potensi bias dalam proses Pilkada di Lamongan," ujarnya di Surabaya, Jumat.
Untuk itu Kusnadi juga menghimbau masyarakat Lamongan untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2024.
"Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan lembaga yang mungkin menjadi alat negara atau birokrasi yang berkuasa," tegasnya.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengungkap bahwa sekitar 50 hingga 60 persen dari KPU dan Bawaslu daerah berpotensi tidak netral, menjadi sorotan serius bagi KAKI.
Dalam Rakornas Kesiapsiagaan & Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Tito mengatakan bahwa terdapat indikasi bahwa beberapa anggota KPU dan Bawaslu 'memasang orang' untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas mereka.
"Kami mengapresiasi langkah tegas Mendagri yang mencopot Pj Bupati Kampar karena dugaan ketidaknetralan. Namun, tindakan ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat di daerah lain, termasuk Lamongan," tambah Kusnadi.
KAKI menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan pilkada yang jujur dan adil.
"Jika masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam pengawasan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar, dan demokrasi kita akan terancam," ujar Kusnadi.
Menjelang pelaksanaan Pilkada Lamongan, KAKI mendorong semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Kejelasan dan transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
"Kami berharap Pilkada Lamongan dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi proses pilkada agar terhindar dari praktik korupsi dan money politik," kata Kusnadi.
Sebagaimana diketahui, Pilkada Lamongan 2024 diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan nomor urut 1, Abdul Ghofur - Firosya, dan pasangan nomor urut 2, Yuhronur Efendi - Dirham.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024