Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menyatakan bahwa capaian indeks pembangunan statistik (IPS) di Kota Kediri, meningkat dari semula 2,02 pada 2023 menjadi 2,54 pada 2024, dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana, Selasa mengemukakan hasil yang diperoleh ini adalah upaya yang telah dilakukan termasuk dengan menjalin kolaborasi yang baik dengan badan pusat statistik (BPS) selaku pembina, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri selaku sekretariat dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Kediri.
"Kami bersyukur karena hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik Kota Kediri tahun ini naik menjadi 2,54. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni 2,02 dan melebih target Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 2,35," katanya di Kediri.
Ia menambahkan, tujuan kegiatan EPSS ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan kualitas pelayanan publik di bidang statistik.
Adapun tahapan EPSS dilakukan mulai dari penilaian mandiri di instansi pemerintah, penilaian dokumen, penilaian interviu, penilaian visitasi, harmonisasi, laporan hasil dan rekomendasi serta finalisasi.
"Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini merupakan suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tahapan evaluasinya pun memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai bulan April hingga Oktober 2024," kata dia.
Dirinya menambahkan, pada 2024, kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kota Kediri yang dinilai adalah penyusunan dokumen Indeks Kota Layak Huni (IKLH) yang diampu oleh Bappeda Kota Kediri dan survei perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Kediri.
Apip berharap pelaksanaan EPSS ini dapat mendukung data statistik yang berkualitas dan dapat mendukung reformasi birokrasi, demi mewujudkan program satu data Indonesia dan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien.
"Dengan kegiatan ini semoga instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik sesuai standar dan akurat sehingga bisa dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan," kata Apip. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana, Selasa mengemukakan hasil yang diperoleh ini adalah upaya yang telah dilakukan termasuk dengan menjalin kolaborasi yang baik dengan badan pusat statistik (BPS) selaku pembina, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri selaku sekretariat dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Kediri.
"Kami bersyukur karena hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik Kota Kediri tahun ini naik menjadi 2,54. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni 2,02 dan melebih target Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 2,35," katanya di Kediri.
Ia menambahkan, tujuan kegiatan EPSS ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan kualitas pelayanan publik di bidang statistik.
Adapun tahapan EPSS dilakukan mulai dari penilaian mandiri di instansi pemerintah, penilaian dokumen, penilaian interviu, penilaian visitasi, harmonisasi, laporan hasil dan rekomendasi serta finalisasi.
"Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini merupakan suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tahapan evaluasinya pun memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai bulan April hingga Oktober 2024," kata dia.
Dirinya menambahkan, pada 2024, kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kota Kediri yang dinilai adalah penyusunan dokumen Indeks Kota Layak Huni (IKLH) yang diampu oleh Bappeda Kota Kediri dan survei perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Kediri.
Apip berharap pelaksanaan EPSS ini dapat mendukung data statistik yang berkualitas dan dapat mendukung reformasi birokrasi, demi mewujudkan program satu data Indonesia dan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien.
"Dengan kegiatan ini semoga instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik sesuai standar dan akurat sehingga bisa dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan," kata Apip. (*)
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024