Madiun - Puluhan mahasiswa Kota Madiun dari berbagai organisasi kemahasiswaan, Selasa, berdemonstrasi menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang. Aksi ini diikuti oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai perguruan tinggi di Kota Madiun. Para mahasiswa ini melakukan aksi dengan "longmarch" dan menggelar treatikal mulai dari Alun-Alun Kota Madiun menuju kantor DPRD setempat. Dalam aksinya, para mahasiswa ini menilai Presiden SBY telah gagal dalam menjalankan pemerintahannya karena telah mengeluarkan kebijakan yang semakin menyengsarakan rakyat kecil. "Pemerintahan SBY telah gagal memimpin bangsa ini menuju kebaikan nasib. Kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat, karena itu kami menolak rencana kenaikan tersebut," ujar koordinator aksi, Alfi Hafid. Para mahasiswa menyatakan, masih banyak cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghemat APBD dari pada harus menaikan harga BBM. Di antaranya adalah, menurunkan gaji dan menghapus remunerasi PNS yang dianggap membebani keuangan negara. "Selain itu, pemberantasan dan penangkapan semua koruptor yang telah merugikan uang negara juga lebih ditingkatkan lagi. Jangan pilih-pilih dalam menangani korupsi. Kekayaan para koruptor juga harus disita karena itu adalah uang negara yang dapat menyejahterakan rakyat," kata sang koordinator. Saat "longmarch" para mahasiswa ini melakukan treatikal dengan mendorong sepeda motor yang diberi jerigen kosong. Sepeda motor dan jerigen kosong dipilih sebagai simbol rakyat kecil yang sudah tidak bisa membeli BBM. "Kenaikan harga BBM ini juga akan mendorong masyarakat berbuat kriminal, karena mereka akan berlomba-lomba menimbun BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi. Melalui wakil kita di DPRD, kita suarakan jeritan hati rakyat untuk membatalkan kenaikan BBM," kata mahasiswa lainnya. Orasi dan aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa tersebut akhirnya diterima oleh sejumlah anggota DPRD Kota Madiun. Bahkan ada salah satu anggota dewan dari fraksi PDI-P berjanji akan meneruskan tuntutan para mahasiswa tersebut. "Saya dan partai akan meneruskan tuntutan para mahasiswa," ujar Anggota DPRD dari PDI-P, Didik Mardianto. Sementara anggota yang lain hanya menerima dan tetap mengawal keputusan dari pemerintah pusat. Aksi berjalan lancar dengan pengamanan ketat dari aparat Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota. Arus lalu lintas di sejumlah jalan protokol Kota Madiun juga sempat terganggu saat para mahasiswa melakukan "longmarch". Setelah puas menyuarakan aspirasinya, puluhan mahasiswa ini membubarkan diri dengan tertib. (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012