KPU Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur bersama Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mendidik pemilih disabilitas menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur dan Pilkada Probolinggo di daerah setempat, Senin.
Kegiatan yang berlangsung di ruang Pustakaloka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat itu mengusung tema "Disabilitas Wujudkan Pilkada Ramah Menentukan Pemimpin yang Amanah" dan diikuti oleh 50 peserta dari tiga organisasi disabilitas di Kabupaten Probolinggo yakni, Pertuni, PDKP dan Gerkatin.
"Sosialisasi pendidikan pemilih itu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada serentak tahun 2024 serta memberikan informasi dan edukasi terkait tahapan pilkada," kata Ketua Panitia Pelaksana Arizky Perdana Kusuma di Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, pendidikan bagi pemilih disabilitas itu sangat penting untuk mencegah meningkatnya angka golongan putih (golput) di kalangan penyandang disabilitas.
"KPU meminta kami untuk menyelenggarakan sosialisasi itu karena sangat penting untuk memberikan informasi, edukasi dan pengalaman bagi teman-teman disabilitas menjelang pilkada," tuturnya.
Ia mengaku khawatir jika tidak ada sosialisasi, maka angka golput akan meningkat, sehingga pihaknya berharap teman-teman disabilitas dapat aktif berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2024.
"Kami juga menyoroti beberapa kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam proses Pilkada serentak tahun 2024, termasuk penyediaan alat bantu seperti template braille untuk pemilih tunanetra," katanya.
Rizky juga mendorong agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah disabilitas dengan memastikan TPS mudah diakses, tanpa anak tangga, ruang yang cukup luas dan adanya petugas pendamping yang ramah.
Pihaknya mengapresiasi langkah KPU yang telah aktif menjalin komunikasi dengan organisasi disabilitas untuk memahami tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di lapangan.
"Kami berharap Pilkada 2024 bisa menjadi pilkada inklusi yang benar-benar ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Ali Wafa mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan pemilih disabilitas mendapatkan layanan yang optimal karena penyandang disabilitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu.
" KPU berkewajiban untuk memberikan layanan khusus bagi mereka, mulai dari penyediaan alat bantu untuk tuna netra hingga tempat khusus di TPS untuk memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilih," katanya.
Ia mengatakan seluruh petugas di TPS telah dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) terkait pelayanan kepada pemilih disabilitas, sehingga adanya sosialisasi itu juga menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang inklusif dan ramah terhadap disabilitas.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kegiatan yang berlangsung di ruang Pustakaloka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat itu mengusung tema "Disabilitas Wujudkan Pilkada Ramah Menentukan Pemimpin yang Amanah" dan diikuti oleh 50 peserta dari tiga organisasi disabilitas di Kabupaten Probolinggo yakni, Pertuni, PDKP dan Gerkatin.
"Sosialisasi pendidikan pemilih itu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada serentak tahun 2024 serta memberikan informasi dan edukasi terkait tahapan pilkada," kata Ketua Panitia Pelaksana Arizky Perdana Kusuma di Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, pendidikan bagi pemilih disabilitas itu sangat penting untuk mencegah meningkatnya angka golongan putih (golput) di kalangan penyandang disabilitas.
"KPU meminta kami untuk menyelenggarakan sosialisasi itu karena sangat penting untuk memberikan informasi, edukasi dan pengalaman bagi teman-teman disabilitas menjelang pilkada," tuturnya.
Ia mengaku khawatir jika tidak ada sosialisasi, maka angka golput akan meningkat, sehingga pihaknya berharap teman-teman disabilitas dapat aktif berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2024.
"Kami juga menyoroti beberapa kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam proses Pilkada serentak tahun 2024, termasuk penyediaan alat bantu seperti template braille untuk pemilih tunanetra," katanya.
Rizky juga mendorong agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah disabilitas dengan memastikan TPS mudah diakses, tanpa anak tangga, ruang yang cukup luas dan adanya petugas pendamping yang ramah.
Pihaknya mengapresiasi langkah KPU yang telah aktif menjalin komunikasi dengan organisasi disabilitas untuk memahami tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di lapangan.
"Kami berharap Pilkada 2024 bisa menjadi pilkada inklusi yang benar-benar ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Ali Wafa mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan pemilih disabilitas mendapatkan layanan yang optimal karena penyandang disabilitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu.
" KPU berkewajiban untuk memberikan layanan khusus bagi mereka, mulai dari penyediaan alat bantu untuk tuna netra hingga tempat khusus di TPS untuk memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilih," katanya.
Ia mengatakan seluruh petugas di TPS telah dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) terkait pelayanan kepada pemilih disabilitas, sehingga adanya sosialisasi itu juga menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang inklusif dan ramah terhadap disabilitas.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024