Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin memaparkan sejumlah prestasi dalam mengurangi angka kemiskinan selama lima tahun terakhir sehingga diganjar insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar.
Yasin di Surabaya, Jumat mengatakan prestasi pertama adalah penurunan angka kemiskinan Jatim sejak 2020 hingga 2024 sebesar 1,30 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan nasional periode yang sama, yakni 0,75 persen.
"Pada 2020, Jatim berada di peringkat 14 provinsi dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi, sedangkan pada 2024 berada di peringkat 20. Menyalip enam provinsi lainnya," katanya.
Baca juga: PLN Jatim kembali pecahkan rekor MURI konvoi motor listrik terbanyak
Provinsi Jatim berhasil menekan disparitas penduduk miskin pedesaan dan perkotaan selama empat tahun terakhir. Data dalam empat tahun tersebut menunjukkan disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan cenderung semakin mengecil.
Pada Maret 2020, disparitas kedua wilayah tersebut 6,88 persen, sedangkan September pada tahun yang sama turun menjadi 6,79 persen. Pada Maret 2021 turun menjadi 6,67 persen dan September pada tahun yang sama turun signifikan menjadi 5,8 persen.
Pada Maret 2022 tercatat 5,98 persen, September tahun yang sama 6,12 persen, Maret 2023 tercatat 6, 48 persen, sedangkan Maret 2024 turun signifikan menjadi 6,18 persen.
Pada Maret 2024, BPS juga mencatat sejarah Jatim berhasil menekan kemiskinan menjadi 1 digit angka, yakni menjadi 9,79 persen.
Selama empat tahun angka kemiskinan di Jatim juga turun progresif. Pada 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021, turun menjadi 10,38 persen pada 2022 turun lagi menjadi 10,35 persen pada 2023. Pada Maret 2024 turun signifikan menjadi 9,79 persen.
Jatim juga berkontribusi menurunkan angka kemiskinan tertinggi secara nasional pada Maret 2024 dengan total penduduk yang dientaskan sebanyak 206.120 jiwa. Provinsi lain masih berhasil mengentas penduduk miskin di angka 2 digit
"Ini menjadi penurunan tertinggi nasional karena berkontribusi 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional dari yang berhasil dientas secara nasional sebanyak 679.350," kata Yasin.
Penurunan angka kemiskinan di Jatim diupayakan melalui program Jatim "Satya" (Sejahtera dan Mulia) dengan berbagai instrumen program di dalamnya yang bekerja secara sistematis, integratif, dan pentahelix.
Secara garis besar ada tiga strategi yang digunakan. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.
Program dijalankan seperti PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), hingga Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui berbagai program diantaranya, Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, hinggw Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk Bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi hingga program elektrifikasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Yasin di Surabaya, Jumat mengatakan prestasi pertama adalah penurunan angka kemiskinan Jatim sejak 2020 hingga 2024 sebesar 1,30 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan nasional periode yang sama, yakni 0,75 persen.
"Pada 2020, Jatim berada di peringkat 14 provinsi dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi, sedangkan pada 2024 berada di peringkat 20. Menyalip enam provinsi lainnya," katanya.
Baca juga: PLN Jatim kembali pecahkan rekor MURI konvoi motor listrik terbanyak
Provinsi Jatim berhasil menekan disparitas penduduk miskin pedesaan dan perkotaan selama empat tahun terakhir. Data dalam empat tahun tersebut menunjukkan disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan cenderung semakin mengecil.
Pada Maret 2020, disparitas kedua wilayah tersebut 6,88 persen, sedangkan September pada tahun yang sama turun menjadi 6,79 persen. Pada Maret 2021 turun menjadi 6,67 persen dan September pada tahun yang sama turun signifikan menjadi 5,8 persen.
Pada Maret 2022 tercatat 5,98 persen, September tahun yang sama 6,12 persen, Maret 2023 tercatat 6, 48 persen, sedangkan Maret 2024 turun signifikan menjadi 6,18 persen.
Pada Maret 2024, BPS juga mencatat sejarah Jatim berhasil menekan kemiskinan menjadi 1 digit angka, yakni menjadi 9,79 persen.
Selama empat tahun angka kemiskinan di Jatim juga turun progresif. Pada 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021, turun menjadi 10,38 persen pada 2022 turun lagi menjadi 10,35 persen pada 2023. Pada Maret 2024 turun signifikan menjadi 9,79 persen.
Jatim juga berkontribusi menurunkan angka kemiskinan tertinggi secara nasional pada Maret 2024 dengan total penduduk yang dientaskan sebanyak 206.120 jiwa. Provinsi lain masih berhasil mengentas penduduk miskin di angka 2 digit
"Ini menjadi penurunan tertinggi nasional karena berkontribusi 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional dari yang berhasil dientas secara nasional sebanyak 679.350," kata Yasin.
Penurunan angka kemiskinan di Jatim diupayakan melalui program Jatim "Satya" (Sejahtera dan Mulia) dengan berbagai instrumen program di dalamnya yang bekerja secara sistematis, integratif, dan pentahelix.
Secara garis besar ada tiga strategi yang digunakan. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.
Program dijalankan seperti PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), hingga Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui berbagai program diantaranya, Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, hinggw Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk Bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi hingga program elektrifikasi.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024