Jakarta - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menyatakan tidak ada ruang bagi prajurit TNI untuk terlibat dalam sengketa lahan dengan masyarakat, termasuk di Mesuji, Lampung. "Tidak ada ruang bagi prajurit TNI untuk ikut-ikutan dalam masalah seperti itu (sengketa lahan, red.)," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul di sela Rapat Koordinasi Teknis Penerangan TNI di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa TNI akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan prosedur hukum di tataran TNI bagi para prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam sengketa lahan dengan masyarakat, termasuk di Mesuji. "Tidak ada prajurit yang dapat lolos dari dari jeratan hukum di tataran militer," katanya menegaskan. Tentang pengamanan di kawasan Mesuji, yang kembali memanas, Kapuspen juga menegaskan bahwa sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 keterlibatan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan jika ada permintaan dari Polri. Menyusul pembakaran fasilitas PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), situasi di Mesuji, Lampung, Senin (27/2) kembali tegang. Sejumlah warga yang mendiami kawasan hutan Register 45 Mesuji, Lampung, hari ini bersiap-siap untuk menghadapi upaya penggusuran yang rencananya akan dilakukan Pemkab Mesuji. Menurut informasi yang diperoleh, mereka berencana turun ke jalan dan berunjuk rasa ke kantor Pemkab Mesuji untuk menolak penggusuran. Sebelumnya, Pemkab Mesuji mengeluarkan peringatan agar warga yang mendiami kawasan Register 45 di Suay Umpu segera meninggalkan kawasan itu, paling lambat 27 Februari-3 Maret 2012. Namun, penertiban ini dikhawatirkan akan menimbulkan kembali gejolak di Mesuji. Terkait dengan soal ini, Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung enggan berkomentar. Namun, menurut dia sebelumnya, penertiban diupayakan berlangsung damai dan tertib. "Yang penting jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Bagaimanapun, warga perambah ini saudara kita juga," ujar dia. Sebelumnya, aparat Kepolisian didesak menyelidiki asal-usul logistik persenjataan berupa kotak-kotak peluru aktif yang ditemukan warga di rumah dinas petinggi PT Barat Selatan Makmur Investindo di Mesuji, Lampung. "Harus diselidiki itu, apakah itu memang benar peluru milik TNI atau untuk mempersenjatai pam swakarsa di sana? Itu 'kan bisa ditelusuri," tutur Direktur LBH Bandar Lampung Indra Firsada, Selasa (28/2) menanggapi soal berita ditemukannya kotak peluru yang diduga milik TNI/Polri di Mesuji. Menurut dia, sangat penting untuk mengetahui asal-usul logistik persenjataan itu. "Jangan-jangan kekhawatiran masyarakat mengenai beredarnya SMS (pesan singkat) bahwa TNI melakukan latihan militer di sana benar adanya," ungkap aktivis dari Sekber Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia ini. Jika ini terbukti benar, kata dia, itu sangat disayangkan. "Bagaimanapun, itu (areal perkebunan PT BSMI) 'kan bukan untuk tempat latihan perang. Ini bisa meresahkan masyarakat," tuturnya. Terkait dengan itu Panglima TNI Agus Suhartono membantah TNI tengah melakukan latihan militer di BSMI. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki asal usul beredarnya pesan singkat yang beredar luas di warga mengenai latihan militer itu.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012