Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeklarasikan 46 kabupaten/kota lengkap yang terdapat di 23 provinsi secara serentak se-Indonesia di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa.
"Kota lengkap sangat penting bagi sebuah daerah yang telah dipetakan dan diregistrasi sehingga diharapkan tidak ada lagi gap dan juga overlap antara warga, termasuk juga korporasi serta aset pemerintah," katanya di Grahadi, Surabaya.
Ia mengatakan selama ini sering terjadi tumpeng tindih kepemilikan yang mengklaim atas tanah sehingga menghadirkan sengketa atau konflik.
"Dengan adanya kabupaten dan kota lengkap, maka potensi tersebut bisa jauh berkurang sehingga pemerintah daerah bisa fokus terkait dengan rencana strategis pembangunan dan juga pengembangan wilayah," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, dengan kabupaten/kota lengkap bisa menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi warga sekaligus meningkatkan potensi perekonomian.
"Akuisisi pertanahan dan tata ruang sangat penting untuk meyakinkan masyarakat supaya kehidupannya bisa lebih tenang dengan memiliki nilai ekonomi yang baik. Dengan demikian, keadilan dan pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Kami juga senang dan terus bersinergi dengan pemangku kepentingan, terkait dengan tanah tersebut," ujarnya.
Ia menjelaskan Jawa Timur menjadi salah satu percontohan provinsi karena memiliki 38 kabupaten dan kota, dengan karateristik masyarakat yang banyak serta potensi dan tantangan yang tidak sedikit.
Selain itu, Menteri AHY juga meluncurkan implementasi layanan sertifikat elektronik se-Jatim. Dengan demikian, 39 Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan seluruh produk sertifikat dalam bentuk sertifikat tanah elektronik yang lebih menjamin keamanan data serta kemudahan dalam mengakses sertifikat.
"Implikasinya, para pemilik tanah nantinya bisa dengan mudah melihat dan mengunduh sertifikat tanah elektronik melalui aplikasi sentuh tanahku," katanya.
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku berterima kasih dengan adanya deklarasi tersebut karena bisa memberikan kepastian hukum serta bisa meningkatkan investasi di provinsi setempat.
"Yang pasti ada peningkatan investasi karena kepastian hukum atas tanah tersebut," katanya.
Kepala Kanwil BPN Jatim Lampri mengatakan saat ini di Jawa Timur bidang tanah yang telah terpetakan sejumlah 17.218.270 bidang atau telah tercapai 86,39 persen.
"Kami terus berproses untuk mewujudkan Provinsi Jawa Timur lengkap terpetakan," katanya.
Ia mengatakan saat ini sebanyak tujuh kota telah dideklarasikan sebagai kota lengkap di Provinsi Jawa Timur, antara lain Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya I, Kota Surabaya II, Kota Kediri, Kota Blitar.
"Kami juga mengajukan kabupaten atau kota sebagai kota lengkap, yaitu Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Kota lengkap sangat penting bagi sebuah daerah yang telah dipetakan dan diregistrasi sehingga diharapkan tidak ada lagi gap dan juga overlap antara warga, termasuk juga korporasi serta aset pemerintah," katanya di Grahadi, Surabaya.
Ia mengatakan selama ini sering terjadi tumpeng tindih kepemilikan yang mengklaim atas tanah sehingga menghadirkan sengketa atau konflik.
"Dengan adanya kabupaten dan kota lengkap, maka potensi tersebut bisa jauh berkurang sehingga pemerintah daerah bisa fokus terkait dengan rencana strategis pembangunan dan juga pengembangan wilayah," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, dengan kabupaten/kota lengkap bisa menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi warga sekaligus meningkatkan potensi perekonomian.
"Akuisisi pertanahan dan tata ruang sangat penting untuk meyakinkan masyarakat supaya kehidupannya bisa lebih tenang dengan memiliki nilai ekonomi yang baik. Dengan demikian, keadilan dan pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Kami juga senang dan terus bersinergi dengan pemangku kepentingan, terkait dengan tanah tersebut," ujarnya.
Ia menjelaskan Jawa Timur menjadi salah satu percontohan provinsi karena memiliki 38 kabupaten dan kota, dengan karateristik masyarakat yang banyak serta potensi dan tantangan yang tidak sedikit.
Selain itu, Menteri AHY juga meluncurkan implementasi layanan sertifikat elektronik se-Jatim. Dengan demikian, 39 Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan seluruh produk sertifikat dalam bentuk sertifikat tanah elektronik yang lebih menjamin keamanan data serta kemudahan dalam mengakses sertifikat.
"Implikasinya, para pemilik tanah nantinya bisa dengan mudah melihat dan mengunduh sertifikat tanah elektronik melalui aplikasi sentuh tanahku," katanya.
Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku berterima kasih dengan adanya deklarasi tersebut karena bisa memberikan kepastian hukum serta bisa meningkatkan investasi di provinsi setempat.
"Yang pasti ada peningkatan investasi karena kepastian hukum atas tanah tersebut," katanya.
Kepala Kanwil BPN Jatim Lampri mengatakan saat ini di Jawa Timur bidang tanah yang telah terpetakan sejumlah 17.218.270 bidang atau telah tercapai 86,39 persen.
"Kami terus berproses untuk mewujudkan Provinsi Jawa Timur lengkap terpetakan," katanya.
Ia mengatakan saat ini sebanyak tujuh kota telah dideklarasikan sebagai kota lengkap di Provinsi Jawa Timur, antara lain Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya I, Kota Surabaya II, Kota Kediri, Kota Blitar.
"Kami juga mengajukan kabupaten atau kota sebagai kota lengkap, yaitu Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan," katanya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024