Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang terdiri atas PLBN Napan, Serasan, Jagoi Babang, Long Nawang, Labang, Sei Nyamuk Sebatik, dan Yetetkun.
Peresmian ini berlangsung di PLBN Napan, di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (1/10). PLBN ini berbatasan dengan Oecusse, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Mendagri menegaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di PLBN Napan makin memperkuat visi dan misi bahwa pemerintah Indonesia konsisten memberi perhatian serius membangun Indonesia dari pinggiran.
Baca juga: Mendagri tetapkan Indah Wahyuni sebagai Pj Bupati Lumajang
Hal ini dilakukan dengan memperkuat daerah dan desa dalam menjaga negara kesatuan.
"Kami berterima kasih kepada Bapak (Presiden) atas kehadiran dan sekaligus meresmikan tujuh pos lintas batas, mohon kiranya Bapak memberikan arahan," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Tito menambahkan bahwa peresmian tujuh PLBN sejalan dengan arahan Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Selain itu, juga selaras dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
"Sampai dengan saat ini telah terealisasi 15 PLBN," ujarnya.
Dari 15 PLBN, kata dia, delapan di antaranya sudah beroperasi. Jumlah tersebut, di antaranya PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat; dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Berikutnya PLBN Motaain di Kabupaten Belu, NTT; PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT; PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT; PLBN Skouw di Kota Jayapura, Papua; serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
"Insyaallah hari ini tujuh PLBN baru akan diresmikan oleh Bapak (Presiden), kami sejak 21 Oktober 2022, BNPP telah melakukan langkah-langkah untuk mengoperasikan ketujuh PLBN," jelas Tito.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa wilayah perbatasan adalah wajah negara Indonesia dan merupakan representasi dari kemajuan bangsa.
Oleh karena itu, pemerataan pembangunan PLBN menjadi sangat penting.
"Perbatasan juga berfungsi sebagai buffer zone pertahanan negara kita Indonesia. Yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tambah Jokowi.
Jokowi berharap keberadaan PLBN dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan dan meningkatkan keamanan wilayah perbatasan.
Infrastruktur ini, kata Presiden, dapat mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan sehingga membuat masyarakat di wilayah perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara Indonesia.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tujuh pos lintas batas negara terpadu PLBN Napan, Serasan, Jagoi Babang, Sei Nyamuk, Labang, Long Nawang, dan Yetetkun pada siang hari ini saya resmikan," ucap Presiden RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Peresmian ini berlangsung di PLBN Napan, di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (1/10). PLBN ini berbatasan dengan Oecusse, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Mendagri menegaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di PLBN Napan makin memperkuat visi dan misi bahwa pemerintah Indonesia konsisten memberi perhatian serius membangun Indonesia dari pinggiran.
Baca juga: Mendagri tetapkan Indah Wahyuni sebagai Pj Bupati Lumajang
Hal ini dilakukan dengan memperkuat daerah dan desa dalam menjaga negara kesatuan.
"Kami berterima kasih kepada Bapak (Presiden) atas kehadiran dan sekaligus meresmikan tujuh pos lintas batas, mohon kiranya Bapak memberikan arahan," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Tito menambahkan bahwa peresmian tujuh PLBN sejalan dengan arahan Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Selain itu, juga selaras dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
"Sampai dengan saat ini telah terealisasi 15 PLBN," ujarnya.
Dari 15 PLBN, kata dia, delapan di antaranya sudah beroperasi. Jumlah tersebut, di antaranya PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat; PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat; dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Berikutnya PLBN Motaain di Kabupaten Belu, NTT; PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT; PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT; PLBN Skouw di Kota Jayapura, Papua; serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
"Insyaallah hari ini tujuh PLBN baru akan diresmikan oleh Bapak (Presiden), kami sejak 21 Oktober 2022, BNPP telah melakukan langkah-langkah untuk mengoperasikan ketujuh PLBN," jelas Tito.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa wilayah perbatasan adalah wajah negara Indonesia dan merupakan representasi dari kemajuan bangsa.
Oleh karena itu, pemerataan pembangunan PLBN menjadi sangat penting.
"Perbatasan juga berfungsi sebagai buffer zone pertahanan negara kita Indonesia. Yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tambah Jokowi.
Jokowi berharap keberadaan PLBN dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan dan meningkatkan keamanan wilayah perbatasan.
Infrastruktur ini, kata Presiden, dapat mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan sehingga membuat masyarakat di wilayah perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara Indonesia.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tujuh pos lintas batas negara terpadu PLBN Napan, Serasan, Jagoi Babang, Sei Nyamuk, Labang, Long Nawang, dan Yetetkun pada siang hari ini saya resmikan," ucap Presiden RI.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024