Jakarta (ANTARA) - Menko Kesra Agung Laksono akan membuka Kongres VIII Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Jumat. Siaran pers KSPSI yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, menyebutkan kongres selama tiga hari itu akan diikuti 350 peserta, baik dari pengurus DPP, 27 Dewan Pengurus Daerah (DPD) KSPSI dan 11 SPA (Serikat Pekerja Anggota). Dalam pembukaan kongres KSPSI ke-8 yang akan berlangsung di Stadion Kota Batu, panitia juga mengundang seluruh konfederasi serikat pekerja, termasuk Sjukur Sarto, Ketua Umum KSPSI versi Kalibata. Selain pertanggungjawaban DPP KSPSI periode 2008-2011, kongres juga akan menyempurnakan AD/ART organisasi, pemilihan ketua umum DPP KSPSI periode 2012-2017, serta menetapkan program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan. Setelah kongres akan dilanjutkan dengan peringatan HUT SPSI dan Hari Pekerja Indonesia pada 20 Februari 2012. Pjs. Ketua Umum DPP KSPSI Mathias Tambing mengajak seluruh pengurus dan anggotanya untuk menyukseskan kongres demi kesatuan dan kemajuan organisasi di masa mendatang. Dia mengharapkan kongres bisa dijadikan sebagai wahana untuk membangun solidaritas guna mendukung masing-masing kandidat ketua umum yang dijagokan. "Kongres yang berlangsung di Kota Batu, Malang, adalah kongres resmi ke-8 KSPSI sesuai dengan konstitusi organisasi. Kalau ada kongres KSPSI yang dilaksanakan di tempat lain, berarti tidak dilandasi konstitusi yang jelas, sehingga hasilnya juga tidak sah," katanya. Penegasan Mathias Tambing ini sehubungan adanya isu akan ada kongres KSPSI yang dilaksanakan kubu lain. Namun dia berharap isu yang berkembang itu tidak akan menjadi kenyataan. Kongres tahun ini juga mengandung misi untuk meningkatkan solidaritas bersama menuju satu konfederasi serikat yang kuat. Kongres KSPSI juga akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah sejauh mana pelaksanaan undang-undang dan semua peraturan tentang ketenagakerjaan telah berpihak pada pekerja. Dalam konteks ini, Mathias Tambing mengingatkan pemerintah jangan berfungsi sebagai "kaki tangan" untuk kepentingan pengusaha. Sementara pengusaha juga tidak etis kalau pemerintah dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. (*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012