Inovasi Lapak UMKM Kota Madiun, Jawa Timur, yang dikembangkan di tiap kelurahan tercatat masuk 10 besar dalam ajang penilaian "Sustainable Development Goals" (SDGs) I-SIM for Cities 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Madiun Suwarno di Madiun, Jumat, mengatakan dari 96 kota di Indonesia yang mengikuti penilaian tersebut, Kota Madiun masuk dalam jajaran 10 besar dan dinilai secara langsung oleh tim verifikasi lapangan dari PT Surveyor Indonesia.
"Lapak UMKM menjadi inovasi yang tepat dalam penilaian SDGs I-SIM for Cities 2024 ini. Sebab, telah memenuhi empat indikator penilaian," ujar Suwarno.
Menurutnya, program yang digagas sejak tahun 2021 tersebut hingga kini telah ada sebanyak 32 lapak UMKM yang tersebar di 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun.
Baca juga: Pemkot Madiun dan Komunitas Kain Kebaya gelar Festival Bubur Nusantara
Adapun keempat indikator yang dinilai tersebut, pertama adalah dukungan anggaran dari APBD. Pembangunan 32 lapak UMKM di 27 kelurahan tersebut memang salah satunya didukung dari APBD.
Kemudian, indikator kedua yaitu adanya kolaborasi dalam pembangunan maupun pengelolaan lapak UMKM dari perusahaan di Kota Madiun. Dalam hal ini, Kota Madiun juga mendapatkan dukungan, salah satunya dari PT INKA (Persero).
Indikator ketiga yakni pembangunan Lapak UMKM memberikan dampak bagi masyarakat. Hal itu sudah terbukti selama pandemi COVID-19 bahwa lapak UMKM berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat. Apalagi, lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga, dampak yang dirasakan lebih merata.
Selain itu, Pemkot Madiun mengeluarkan kebijakan bagi ASN untuk membeli makanan di Lapak UMKM yang terpantau dari aplikasi khusus sehingga operasional lapak dapat terus berjalan.
Baca juga: Pemkot Madiun salurkan bansos pangan untuk keluarga rawan stunting
Tak hanya itu, lapak UMKM juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam penekanan "stunting" di Kota Madiun. Yakni, melalui program Warung Setop Stunting (WSS) dengan menggandeng pedagang di lapak untuk memberikan makanan sehat dan bergizi seimbang bagi ibu hamil maupun balita rawan stunting di tiap kelurahan.
"Selanjutnya, indikator terakhir yaitu program sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Syarat ini telah terpenuhi karena Lapak UMKM telah dibangun sejak 2021. Sehingga, sudah lebih dari 2 tahun di 2024 ini," kata Suwarno.
Ia berharap dalam penilaian SDGs I-SIM for Cities tahun ini Kota Madiun bisa meraih hasil terbaik. Apalagi, pada tahun 2022 Kota Madiun berhasil menempati urutan ke-16 dari 70 kota di Indonesia yang mengikuti penilaian tersebut.
Sesuai data, ajang SDGs I-SIM for Cities 2024 merupakan program inisiatif berskema "rating" dan "awarding" untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders ekosistem Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia di tingkat kota Se-Indonesia.
Baca juga: Pemkot Madiun persiapkan delapan sekolah raih Adiwiyata Mandiri
Program itu merupakan kolaborasi multipihak di antaranya Apeksi, PT Surveyor Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Adapun saat berkunjung ke Kota Madiun, tim penilai di antaranya melakukan penilaian lapangan di lapak UMKM Kelurahan Kelun, Nambangan Lor, dan Demangan. Tim verifikasi juga melakukan wawancara dengan pedagang lapak UMKM setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Madiun Suwarno di Madiun, Jumat, mengatakan dari 96 kota di Indonesia yang mengikuti penilaian tersebut, Kota Madiun masuk dalam jajaran 10 besar dan dinilai secara langsung oleh tim verifikasi lapangan dari PT Surveyor Indonesia.
"Lapak UMKM menjadi inovasi yang tepat dalam penilaian SDGs I-SIM for Cities 2024 ini. Sebab, telah memenuhi empat indikator penilaian," ujar Suwarno.
Menurutnya, program yang digagas sejak tahun 2021 tersebut hingga kini telah ada sebanyak 32 lapak UMKM yang tersebar di 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun.
Baca juga: Pemkot Madiun dan Komunitas Kain Kebaya gelar Festival Bubur Nusantara
Adapun keempat indikator yang dinilai tersebut, pertama adalah dukungan anggaran dari APBD. Pembangunan 32 lapak UMKM di 27 kelurahan tersebut memang salah satunya didukung dari APBD.
Kemudian, indikator kedua yaitu adanya kolaborasi dalam pembangunan maupun pengelolaan lapak UMKM dari perusahaan di Kota Madiun. Dalam hal ini, Kota Madiun juga mendapatkan dukungan, salah satunya dari PT INKA (Persero).
Indikator ketiga yakni pembangunan Lapak UMKM memberikan dampak bagi masyarakat. Hal itu sudah terbukti selama pandemi COVID-19 bahwa lapak UMKM berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat. Apalagi, lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga, dampak yang dirasakan lebih merata.
Selain itu, Pemkot Madiun mengeluarkan kebijakan bagi ASN untuk membeli makanan di Lapak UMKM yang terpantau dari aplikasi khusus sehingga operasional lapak dapat terus berjalan.
Baca juga: Pemkot Madiun salurkan bansos pangan untuk keluarga rawan stunting
Tak hanya itu, lapak UMKM juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam penekanan "stunting" di Kota Madiun. Yakni, melalui program Warung Setop Stunting (WSS) dengan menggandeng pedagang di lapak untuk memberikan makanan sehat dan bergizi seimbang bagi ibu hamil maupun balita rawan stunting di tiap kelurahan.
"Selanjutnya, indikator terakhir yaitu program sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Syarat ini telah terpenuhi karena Lapak UMKM telah dibangun sejak 2021. Sehingga, sudah lebih dari 2 tahun di 2024 ini," kata Suwarno.
Ia berharap dalam penilaian SDGs I-SIM for Cities tahun ini Kota Madiun bisa meraih hasil terbaik. Apalagi, pada tahun 2022 Kota Madiun berhasil menempati urutan ke-16 dari 70 kota di Indonesia yang mengikuti penilaian tersebut.
Sesuai data, ajang SDGs I-SIM for Cities 2024 merupakan program inisiatif berskema "rating" dan "awarding" untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders ekosistem Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia di tingkat kota Se-Indonesia.
Baca juga: Pemkot Madiun persiapkan delapan sekolah raih Adiwiyata Mandiri
Program itu merupakan kolaborasi multipihak di antaranya Apeksi, PT Surveyor Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Adapun saat berkunjung ke Kota Madiun, tim penilai di antaranya melakukan penilaian lapangan di lapak UMKM Kelurahan Kelun, Nambangan Lor, dan Demangan. Tim verifikasi juga melakukan wawancara dengan pedagang lapak UMKM setempat.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024