Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam rangka memperkuat iklim investasi yang baik sehingga dapat berdampak pada perekonomian daerah-daerah di Indonesia.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko menyatakan investasi oleh investor asing dan lokal dapat memberi peluang usaha dan penciptaan tenaga kerja.
“Ini harus terus ditingkatkan dan ini bergantung pada hubungan tripartite yang melibatkan sinergi pemerintah, pengusaha, serta pekerja,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Eddy menuturkan sejauh ini APINDO telah berperan sebagai mitra dalam katalis penggerak ekonomi melalui berbagai aspek mulai dari upah dan produktivitas serta membentuk iklim investasi yang kondusif.
Ia menjelaskan hal krusial yang menjadi salah satu penentu pembentukan iklim investasi yang baik adalah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Menurutnya, regulasi adalah kunci produktivitas sehingga regulasi yang diterbitkan harus mendukung iklim investasi dan pada akhirnya akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
APINDO pun menyoroti perbaikan iklim usaha di Indonesia termasuk beberapa catatan yang bisa menjadi tantangan izin usaha setelah terbitnya beberapa regulasi.
Regulasi yang dimaksud di antaranya adalah UU Cipta Kerja, Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta beragam Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat investasi di daerah.
Sementara untuk menyinergikan keinginan para pengusaha dengan regulasi pemerintah maka APINDO menyelenggarakan Rakerkonas APINDO XXXIII yang tahun ini akan berlangsung di Samator Novotel East, Surabaya, pada 28-30 Agustus 2024.
Rakerkonas APINDO XXXIII itu menghadirkan sederet pemerintah mulai dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Investasi RI Rosan Roeslani.
“Tantangan dan persoalan izin usaha tersebut menjadi sorotan dalam Rakerkonas APINDO XXXIII,” ujarnya.
Dalam Rakornas bertema Sinergi Pengusaha dan Pemerintah: Memastikan Kualitas Sinergi dan Peran Birokrasi dalam Memperlancar Kegiatan Usaha ini pun turut melibatkan pelaku UMKM.
Wakil Ketua Bidang UMKM APINDO Jawa Timur dan Sie Pameran dan Sponsorship Rakerkonas Bagus Raka mengatakan kegiatan UMKM dalam Rakerkonas APINDO XXXIII bertujuan untuk mendorong mereka agar mampu naik kelas.
Nantinya dalam Rakornas tersebut, UMKM dapat terlibat dalam seminar serta pelatihan hasil kolaborasi APINDO dan dunia pendidikan seperti mengenai tata kelola keuangan, perpajakan, operasional usaha, digital marketing, hingga upaya menembus pasar ekspor.
“APINDO Expo dan UMKM Fair ini diikuti 42 anggota yang terdiri dari sponsor dan lembaga yang memiliki inkubator. Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah terkait 30 juta pelaku UMKM untuk beralih ke ranah digital hingga akhir tahun,” kata Bagus.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko menyatakan investasi oleh investor asing dan lokal dapat memberi peluang usaha dan penciptaan tenaga kerja.
“Ini harus terus ditingkatkan dan ini bergantung pada hubungan tripartite yang melibatkan sinergi pemerintah, pengusaha, serta pekerja,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Eddy menuturkan sejauh ini APINDO telah berperan sebagai mitra dalam katalis penggerak ekonomi melalui berbagai aspek mulai dari upah dan produktivitas serta membentuk iklim investasi yang kondusif.
Ia menjelaskan hal krusial yang menjadi salah satu penentu pembentukan iklim investasi yang baik adalah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Menurutnya, regulasi adalah kunci produktivitas sehingga regulasi yang diterbitkan harus mendukung iklim investasi dan pada akhirnya akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
APINDO pun menyoroti perbaikan iklim usaha di Indonesia termasuk beberapa catatan yang bisa menjadi tantangan izin usaha setelah terbitnya beberapa regulasi.
Regulasi yang dimaksud di antaranya adalah UU Cipta Kerja, Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta beragam Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat investasi di daerah.
Sementara untuk menyinergikan keinginan para pengusaha dengan regulasi pemerintah maka APINDO menyelenggarakan Rakerkonas APINDO XXXIII yang tahun ini akan berlangsung di Samator Novotel East, Surabaya, pada 28-30 Agustus 2024.
Rakerkonas APINDO XXXIII itu menghadirkan sederet pemerintah mulai dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Investasi RI Rosan Roeslani.
“Tantangan dan persoalan izin usaha tersebut menjadi sorotan dalam Rakerkonas APINDO XXXIII,” ujarnya.
Dalam Rakornas bertema Sinergi Pengusaha dan Pemerintah: Memastikan Kualitas Sinergi dan Peran Birokrasi dalam Memperlancar Kegiatan Usaha ini pun turut melibatkan pelaku UMKM.
Wakil Ketua Bidang UMKM APINDO Jawa Timur dan Sie Pameran dan Sponsorship Rakerkonas Bagus Raka mengatakan kegiatan UMKM dalam Rakerkonas APINDO XXXIII bertujuan untuk mendorong mereka agar mampu naik kelas.
Nantinya dalam Rakornas tersebut, UMKM dapat terlibat dalam seminar serta pelatihan hasil kolaborasi APINDO dan dunia pendidikan seperti mengenai tata kelola keuangan, perpajakan, operasional usaha, digital marketing, hingga upaya menembus pasar ekspor.
“APINDO Expo dan UMKM Fair ini diikuti 42 anggota yang terdiri dari sponsor dan lembaga yang memiliki inkubator. Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah terkait 30 juta pelaku UMKM untuk beralih ke ranah digital hingga akhir tahun,” kata Bagus.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024