Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, menggelorakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak 27 November 2024 bisa berlangsung dengan damai.
"Pilkada tahun ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas. Karena untuk pertama kalinya, Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak dalam tahun yang sama, yaitu pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota," kata Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah di Kediri, Kamis.
Dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menurut dia, peningkatan intensitas kegiatan politik ini dapat memunculkan potensi kerawanan keamanan.
"Beberapa di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, kampanye negatif, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan pilkada 2024 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, dengan memetakan berbagai potensi kerawanan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan.
"Perkuat solidaritas dan sinergitas TNI dan Polri, jaga netralitas Polri dan TNI, kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini, gelorakan deklarasi pilkada damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada serta lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional," kata dia.
Kepala Polres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengemukakan pihaknya melibatkan 2.285 personel, dengan rincian 576 personel dari Polres Kediri Kota, 31 personel TNI dan 1.678 personel Linmas Kota Kediri, untuk pengamanan pilkada 2024.
Menurut dia, kekuatan personel ini tidak hanya akan difokuskan untuk mengamankan kantor penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga untuk patroli dan pengamanan di 839 TPS kategori kurang rawan.
"Kami apel gelar pasukan dan ini bagian dari rangkaian seluruh tahapan operasi. Kemarin, Rabu (14/8) dilaksanakan hal serupa apel di tingkat provinsi, dan hari ini di Kota Kediri, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pilkada yang diikuti segenap unsur dari Polri, TNI, pemkot dan sektor terkait," kata dia.
Dia mengatakan Polda Jawa Timur beserta jajaran, dan satuan wilayah jajaran, dengan didukung oleh TNI, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya melaksanakan Operasi "Mantap Praja Semeru 2024".
"Operasi itu dilaksanakan untuk pengamanan penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024 mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 31 Desember 2024, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif," ujarnya.
Sementara itu, kegiatan apel gelar pasukan tersebut dilakukan di Balai Kota Kediri dan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi damai oleh Ketua FKUB, Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, forum rektor, Ketua IPSI, perwakilan perguruan silat, Ketua KNPI, Ketua HIPMI, Ketua Kadin, paguyuban seni, Ketua PWI, perwakilan jurnalis, Ketua Pemuda Pancasila, dan perwakilan suporter bola di Kediri.
Selain itu penandatanganan juga dilakukan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Forkopimda Kota Kediri. Kemudian acara dilanjutkan dengan simulasi sistem pengaman kota (Sispamkota).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Pilkada tahun ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas. Karena untuk pertama kalinya, Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak dalam tahun yang sama, yaitu pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota," kata Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah di Kediri, Kamis.
Dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menurut dia, peningkatan intensitas kegiatan politik ini dapat memunculkan potensi kerawanan keamanan.
"Beberapa di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, kampanye negatif, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan pilkada 2024 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, dengan memetakan berbagai potensi kerawanan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan.
"Perkuat solidaritas dan sinergitas TNI dan Polri, jaga netralitas Polri dan TNI, kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini, gelorakan deklarasi pilkada damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada serta lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional," kata dia.
Kepala Polres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengemukakan pihaknya melibatkan 2.285 personel, dengan rincian 576 personel dari Polres Kediri Kota, 31 personel TNI dan 1.678 personel Linmas Kota Kediri, untuk pengamanan pilkada 2024.
Menurut dia, kekuatan personel ini tidak hanya akan difokuskan untuk mengamankan kantor penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga untuk patroli dan pengamanan di 839 TPS kategori kurang rawan.
"Kami apel gelar pasukan dan ini bagian dari rangkaian seluruh tahapan operasi. Kemarin, Rabu (14/8) dilaksanakan hal serupa apel di tingkat provinsi, dan hari ini di Kota Kediri, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pilkada yang diikuti segenap unsur dari Polri, TNI, pemkot dan sektor terkait," kata dia.
Dia mengatakan Polda Jawa Timur beserta jajaran, dan satuan wilayah jajaran, dengan didukung oleh TNI, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya melaksanakan Operasi "Mantap Praja Semeru 2024".
"Operasi itu dilaksanakan untuk pengamanan penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024 mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 31 Desember 2024, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif," ujarnya.
Sementara itu, kegiatan apel gelar pasukan tersebut dilakukan di Balai Kota Kediri dan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi damai oleh Ketua FKUB, Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, forum rektor, Ketua IPSI, perwakilan perguruan silat, Ketua KNPI, Ketua HIPMI, Ketua Kadin, paguyuban seni, Ketua PWI, perwakilan jurnalis, Ketua Pemuda Pancasila, dan perwakilan suporter bola di Kediri.
Selain itu penandatanganan juga dilakukan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Forkopimda Kota Kediri. Kemudian acara dilanjutkan dengan simulasi sistem pengaman kota (Sispamkota).
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024