Pamekasan - Masyarakat di wilayah utara Pamekasan, Madura, menolak rencana Dinas Pendidikan setempat membangun SMP negeri yang baru di wilayah itu, karena keberadaan lembaga tersebut dikhawatirkan akan mengurangi jumlah siswa di sekolah swasta. "Sekolah swasta di wilayah utara Pamekasan yang sederajat dengan SMP sudah banyak. Jika di sana kembali dibangun SMP baru, maka akan banyak sekolah swasta yang gulung tikar," kata juru bicara masyarakat Pantura Pamekasan, Abd Rasyid, Minggu. Menurut dia, seharusnya keberadaan sekolah swasta setingkat SMP, seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs) menjadi pertimbangan tersendiri Dinas Pendidikan dan Pemkab Pamekasan. Jika nantinya lembaga pendidikan negeri itu dibangun, maka ia khawatir lembaga pendidikan swasta akan kekurangan siswa. "Padahal keberadaan lembaga pendidikan swasta setingkat SMP ini dibangun lebih awal dan selama ini banyak menampung para siswa miskin yang tidak mampu melanjutkan ke kota," kata Abd Rasyid menjelaskan. Rasyid mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan tuntutan masyarakat tersebut ke pemkab dan DPRD Pamekasan dengan cara melakukan audiensi. "Audiensi dengan dewan telah kami lakukan pekan lalu, dan dewan berjanji akan melakukan survei lapangan terkait hal ini," katanya menjelaskan. Rencana pembangunan SMP Negeri di wilayah utara Pamekasan itu ada di wilayah Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Padahal di wilayah itu sudah ada SMP Negeri yakni SMP Negeri I, sehingga jika Disdik membangun satu lagi SMP Negeri, maka akan ada dua lembaga. Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Ahcmad Hidayat mengakui, pihaknya memang berencana membangun SMP Negeri baru di wilayah itu. Bahkan ,menurut dia, Disdik telah melakukan survei lapangan dan uji kelayakan keberadaan SMP Negeri baru di sana dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. "Tujuan kami adalah untuk pemerataan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan," katanya menjelaskan. Achmad Hidayat mengatakan, lembaga pendidikan swasta setingkat SMP di wilayah utara Pamekasan memang banyak, tetapi banyak pula yang belum memenuhi standar kualifikasi, seperti keberadaan guru pengajar. Hampir semua lembaga pendidikan yang ada di wilayah itu guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuan, seperti banyak guru agama yang mengajar bidang studi matematika, Bahasa Indonesia dan biologi. "Padahal semestinya yang mengajar matematikan 'kan guru jurusan pendidikan untuk program studi matematika," katanya menjelaskan.

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012