Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur bergotong royong membedah rumah tidak layak huni milik warga miskin sebagai wujud syukur mereka diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku sangat mengapresiasi inisiatif PPPK tahun 2023 dari berbagai formasi itu karena sinergis dengan program bedah rumah dan penanganan kemiskinan yang rutin digulirkan pemerintah daerah setempat.
"Saya pribadi dan atas nama Pemkab Banyuwangi sangat berterima kasih atas inisiatif para PPPK, ini menjadi ladang pahala dan memperlancar pekerjaan teman-teman semua," ujarnya di Banyuwangi, Rabu.
Bupati Ipuk menjelaskan bahwa selama ini mekanisme bedah rumah di Banyuwangi dilakukan dengan mekanisme gotong royong, mulai dari pemkab, pemerintahan desa, swasta hingga dukungan dari pemerintah pusat, dan pada tahun 2023 lebih dari 1.300 rumah tidak layak huni warga Banyuwangi telah direnovasi.
"Bantuan stimulus perbaikan rumah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi," tutur Ipuk.
Salah seorang PPPK bidan RSUD Banyuwangi, Virgioriani mengemukakan gotong royong bedah rumah tidak layak huni milik warga miskin merupakan inisiatif sekitar 550 tenaga PPPK Banyuwangi formasi tahun 2023, sebagai ungkapan rasa syukur telah diterima menjadi ASN.
"Ini murni inisiatif dari kami sebagai ungkapan rasa syukur karena sudah diangkat menjadi PPPK. Kami merasa tersemangati Pemkab Banyuwangi yang selalu menggerakkan kepedulian semua pihak, dan kami ingin berpartisipasi membantu program-programnya, khususnya masalah penanganan kemiskinan," katanya.
Virna, sapaannya, menyampaikan anggaran dana bedah rumah ini berasal dari gotong royong seluruh tenaga PPPK tahun 2023 dari berbagai formasi, mulai guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis.
Seluruh PPPK 2023 sepakat iuran sebesar Rp100.000 per orang hingga terkumpul dana sebanyak Rp55.000.000, dan anggaran tersebut digunakan untuk bedah rumah tidak layak huni milik warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Ada dua rumah yang kami bedah, satu rumah di Kecamatan Kabat dan satu lagi di Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Banyuwangi. Masing-masing rumah dianggarkan sekitar Rp25.000.000," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku sangat mengapresiasi inisiatif PPPK tahun 2023 dari berbagai formasi itu karena sinergis dengan program bedah rumah dan penanganan kemiskinan yang rutin digulirkan pemerintah daerah setempat.
"Saya pribadi dan atas nama Pemkab Banyuwangi sangat berterima kasih atas inisiatif para PPPK, ini menjadi ladang pahala dan memperlancar pekerjaan teman-teman semua," ujarnya di Banyuwangi, Rabu.
Bupati Ipuk menjelaskan bahwa selama ini mekanisme bedah rumah di Banyuwangi dilakukan dengan mekanisme gotong royong, mulai dari pemkab, pemerintahan desa, swasta hingga dukungan dari pemerintah pusat, dan pada tahun 2023 lebih dari 1.300 rumah tidak layak huni warga Banyuwangi telah direnovasi.
"Bantuan stimulus perbaikan rumah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi," tutur Ipuk.
Salah seorang PPPK bidan RSUD Banyuwangi, Virgioriani mengemukakan gotong royong bedah rumah tidak layak huni milik warga miskin merupakan inisiatif sekitar 550 tenaga PPPK Banyuwangi formasi tahun 2023, sebagai ungkapan rasa syukur telah diterima menjadi ASN.
"Ini murni inisiatif dari kami sebagai ungkapan rasa syukur karena sudah diangkat menjadi PPPK. Kami merasa tersemangati Pemkab Banyuwangi yang selalu menggerakkan kepedulian semua pihak, dan kami ingin berpartisipasi membantu program-programnya, khususnya masalah penanganan kemiskinan," katanya.
Virna, sapaannya, menyampaikan anggaran dana bedah rumah ini berasal dari gotong royong seluruh tenaga PPPK tahun 2023 dari berbagai formasi, mulai guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis.
Seluruh PPPK 2023 sepakat iuran sebesar Rp100.000 per orang hingga terkumpul dana sebanyak Rp55.000.000, dan anggaran tersebut digunakan untuk bedah rumah tidak layak huni milik warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Ada dua rumah yang kami bedah, satu rumah di Kecamatan Kabat dan satu lagi di Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Banyuwangi. Masing-masing rumah dianggarkan sekitar Rp25.000.000," katanya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024