Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bekerja sama dengan salah satu perbankan memberikan edukasi literasi keuangan kepada aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam upaya mencegah risiko jerat pinjaman online.
"Dengan edukasi literasi keuangan ini kami berharap para PPPK dapat mengelola keuangannya secara lebih baik, sehingga bisa berfokus untuk bekerja mengajar anak didik di sekolah masing-masing," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memberikan arahan kepada ratusan ASN PPPK di Aula Korwilkersatdik Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Kamis.
Bupati juga meminta ASN PPPK agar bijak dalam menggunakan gaji mereka, sehingga tidak sampai terjebak dalam jerat pinjaman daring yang bunganya mencekik.
"Karena, apabila setiap hari harus dikejar-kejar dengan tagihan pinjol, guru-guru tidak akan bisa maksimal dalam bekerja. Jadi dengan edukasi ini kami ingin mereka bisa menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang tepat dibutuhkan, alih-alih hal-hal yang diinginkan," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi dukung majukan pisang cavendish
Selain itu, Bupati Ipuk juga berpesan agar para PPPK tidak bergaya hidup secara hedonis, terlebih hidup bermewah-mewah secara berlebihan untuk dipamerkan di media sosial.
"Apakah guru yang ada di sini ada yang SK-nya sudah 'disekolahkan'? Sebenarnya tidak apa-apa 'disekolahkan', asal untuk hal-hal yang produktif. Jangan untuk hal-hal yang konsumtif," kata Ipuk di hadapan ratusan ASN PPPK di wilayah Kecamatan Rogojampi.
Ia mengingatkan, bahaya judi online kepada para PPPK yang hadir, karena jeratan judi daring telah berdampak buruk bagi orang-orang yang terjerat, dan tak sedikit pula nasib korban judi online berakhir dengan tragis, dan bahkan juga bisa membuat pelakunya berurusan dengan hukum.
"Kami berharap kontrak PPPK bapak/ibu sekalian bisa diperpanjang nantinya berkat kinerja baiknya. Jangan sampai kontrak ini terputus karena hal-hal yang sepele," kata Ipuk.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menambahkan ada sekitar 3.000 dari 5.000 orang guru di non-PNS di Banyuwangi telah diangkat menjadi PPPK.
Menurutnya, edukasi literasi keuangan diberikan agar para guru dapat bijak dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran masing-masing.
"Kami ingin memberikan bekal kepada para guru supaya mereka bisa mengatur keuangan secara baik, sehingga bisa nyaman dan lancar dalam bekerja mendidik anak-anak," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Dengan edukasi literasi keuangan ini kami berharap para PPPK dapat mengelola keuangannya secara lebih baik, sehingga bisa berfokus untuk bekerja mengajar anak didik di sekolah masing-masing," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memberikan arahan kepada ratusan ASN PPPK di Aula Korwilkersatdik Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Kamis.
Bupati juga meminta ASN PPPK agar bijak dalam menggunakan gaji mereka, sehingga tidak sampai terjebak dalam jerat pinjaman daring yang bunganya mencekik.
"Karena, apabila setiap hari harus dikejar-kejar dengan tagihan pinjol, guru-guru tidak akan bisa maksimal dalam bekerja. Jadi dengan edukasi ini kami ingin mereka bisa menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang tepat dibutuhkan, alih-alih hal-hal yang diinginkan," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi dukung majukan pisang cavendish
Selain itu, Bupati Ipuk juga berpesan agar para PPPK tidak bergaya hidup secara hedonis, terlebih hidup bermewah-mewah secara berlebihan untuk dipamerkan di media sosial.
"Apakah guru yang ada di sini ada yang SK-nya sudah 'disekolahkan'? Sebenarnya tidak apa-apa 'disekolahkan', asal untuk hal-hal yang produktif. Jangan untuk hal-hal yang konsumtif," kata Ipuk di hadapan ratusan ASN PPPK di wilayah Kecamatan Rogojampi.
Ia mengingatkan, bahaya judi online kepada para PPPK yang hadir, karena jeratan judi daring telah berdampak buruk bagi orang-orang yang terjerat, dan tak sedikit pula nasib korban judi online berakhir dengan tragis, dan bahkan juga bisa membuat pelakunya berurusan dengan hukum.
"Kami berharap kontrak PPPK bapak/ibu sekalian bisa diperpanjang nantinya berkat kinerja baiknya. Jangan sampai kontrak ini terputus karena hal-hal yang sepele," kata Ipuk.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menambahkan ada sekitar 3.000 dari 5.000 orang guru di non-PNS di Banyuwangi telah diangkat menjadi PPPK.
Menurutnya, edukasi literasi keuangan diberikan agar para guru dapat bijak dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran masing-masing.
"Kami ingin memberikan bekal kepada para guru supaya mereka bisa mengatur keuangan secara baik, sehingga bisa nyaman dan lancar dalam bekerja mendidik anak-anak," ujarnya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024