Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember diwarnai kericuhan hingga berdampak pada kerusakan gerbang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Jumat.
Aksi saling dorong dan kericuhan terjadi karena perwakilan mahasiswa yang ditemui oleh anggota DPRD Jember tak kunjung keluar, sehingga berujung pada gerbang kantor dewan tersebut rusak.
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyayangkan dan prihatin atas kejadian tersebut karena sebenarnya pihak legislatif selalu terbuka menerima penyampaian aspirasi dari mahasiswa atau kelompok masyarakat lainnya.
"Kami prihatin dengan aksi yang kontraproduktif dan cenderung anarkis, merusak fasilitas publik karena pagar DPRD merupakan aset negara, sehingga kalau sampai merusak fasilitas milik negara maka yang dirugikan juga rakyat," tuturnya.
Menurutnya penyampaian pendapat baik dengan lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul dilindungi oleh undang-undang, namun dalam penyampaian aspirasi dan di tengah keterbukaan informasi publik seharusnya tidak anarkhis yang dapat merusak aset negara.
"Mahasiswa sebagai garda terdepan kaum intelektual seharusnya bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara yang santun karena saat ini di era keterbukaan publik. Kami berharap penyampaian aspirasi yang sejuk dan tuntutannya tersampaikan kepada kami," katanya.
Pantauan di lapangan, setelah pagar gedung DPRD rusak maka mahasiswa kembali melanjutkan saling dorong secara langsung berhadapan dengan anggota polisi yang menjadi barikade menuju gedung wakil rakyat tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Aksi saling dorong dan kericuhan terjadi karena perwakilan mahasiswa yang ditemui oleh anggota DPRD Jember tak kunjung keluar, sehingga berujung pada gerbang kantor dewan tersebut rusak.
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyayangkan dan prihatin atas kejadian tersebut karena sebenarnya pihak legislatif selalu terbuka menerima penyampaian aspirasi dari mahasiswa atau kelompok masyarakat lainnya.
"Kami prihatin dengan aksi yang kontraproduktif dan cenderung anarkis, merusak fasilitas publik karena pagar DPRD merupakan aset negara, sehingga kalau sampai merusak fasilitas milik negara maka yang dirugikan juga rakyat," tuturnya.
Menurutnya penyampaian pendapat baik dengan lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul dilindungi oleh undang-undang, namun dalam penyampaian aspirasi dan di tengah keterbukaan informasi publik seharusnya tidak anarkhis yang dapat merusak aset negara.
"Mahasiswa sebagai garda terdepan kaum intelektual seharusnya bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara yang santun karena saat ini di era keterbukaan publik. Kami berharap penyampaian aspirasi yang sejuk dan tuntutannya tersampaikan kepada kami," katanya.
Pantauan di lapangan, setelah pagar gedung DPRD rusak maka mahasiswa kembali melanjutkan saling dorong secara langsung berhadapan dengan anggota polisi yang menjadi barikade menuju gedung wakil rakyat tersebut.
Bahkan satu kompi anggota polisi dengan pakaian lengkap huru hara dengan menggunakan tameng maju ke depan barisan untuk berjaga karena situasi dinilai tidak kondusif, sehingga pertemuan perwakilan mahasiswa dan anggota dewan terpaksa selesai agar massa pengunjuk rasa tidak semakin anarkis.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024