Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) mencapai 90 persen di tahun 2024.
"Harus diupayakan meski realisasi belanja PDN kita di tahun 2023 sudah baik, yaitu 80 persen," katanya saat membuka Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jatim Tahun 2024 di Surabaya, Kamis.
Pj Gubernur Adhy menjelaskan belanja PDN Jatim sebesar 80 persen di tahun 2023 terealisasi dari belanja 7.906 produk bersertifikat TKDN yang berasal dari 845 perusahaan industri di Provinsi Jatim.
Capaian tersebut merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Pj Gubernur Adhy meyakini realisasi PDN di lingkungan perangkat daerah Jatim tahun ini bisa di atas 80 persen.
Sementara pemenuhan P3DN di Jatim sampai bulan ini sudah di atas 30 persen. Perbandingannya pada periode yang sama tahun lalu tercapai 53 persen.
Sedangkan standar penerapannya di tingkat nasional sebesar 40 persen.
Untuk memaksimalkan belanja PDN, Pj Gubernur Adhy minta seluruh jajaran perangkat daerah di Pemprov Jatim secara teknis agar meng-input di sistem pengadaan.
"Jika seluruh proses tercatat atau ter-tracking pembelanjaan PDN bisa terpantau penyerapannya," ujarnya.
Pj Gubernur menekankan seluruh pengadaan barang dan jasa di Jatim harus memprioritaskan PDN yang muaranya mendukung gerakan bangga buatan Indonesia.
Meski diakui tidak seluruh pengadaan barang dan jasa bisa menggunakan produk dalam negeri dalam E Katalog. Terutama alat teknologi dengan sertifikasi tinggi internasional seperti alat kesehatan, kedokteran, medis hingga laboratorium.
"Namun kami berkomitmen produk lain bisa menggunakan PDN sehingga meningkatkan gerakan bangga buatan Indonesia," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Harus diupayakan meski realisasi belanja PDN kita di tahun 2023 sudah baik, yaitu 80 persen," katanya saat membuka Rapat Koordinasi dan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Jatim Tahun 2024 di Surabaya, Kamis.
Pj Gubernur Adhy menjelaskan belanja PDN Jatim sebesar 80 persen di tahun 2023 terealisasi dari belanja 7.906 produk bersertifikat TKDN yang berasal dari 845 perusahaan industri di Provinsi Jatim.
Capaian tersebut merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Pj Gubernur Adhy meyakini realisasi PDN di lingkungan perangkat daerah Jatim tahun ini bisa di atas 80 persen.
Sementara pemenuhan P3DN di Jatim sampai bulan ini sudah di atas 30 persen. Perbandingannya pada periode yang sama tahun lalu tercapai 53 persen.
Sedangkan standar penerapannya di tingkat nasional sebesar 40 persen.
Untuk memaksimalkan belanja PDN, Pj Gubernur Adhy minta seluruh jajaran perangkat daerah di Pemprov Jatim secara teknis agar meng-input di sistem pengadaan.
"Jika seluruh proses tercatat atau ter-tracking pembelanjaan PDN bisa terpantau penyerapannya," ujarnya.
Pj Gubernur menekankan seluruh pengadaan barang dan jasa di Jatim harus memprioritaskan PDN yang muaranya mendukung gerakan bangga buatan Indonesia.
Meski diakui tidak seluruh pengadaan barang dan jasa bisa menggunakan produk dalam negeri dalam E Katalog. Terutama alat teknologi dengan sertifikasi tinggi internasional seperti alat kesehatan, kedokteran, medis hingga laboratorium.
"Namun kami berkomitmen produk lain bisa menggunakan PDN sehingga meningkatkan gerakan bangga buatan Indonesia," tuturnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024