Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri menyampaikan bahwa seluruh panitia pemungutan suara (PPS) yang dilibatkan dalam Pilkada 2024 mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan.
"Untuk BPJS Kesehatan sudah otomatis. Pemkot telah memfasilitasi untuk semua warga Kota Kediri yang sudah punya KTP. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan belum ada," kata Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi di Kediri, Minggu.
Ia mengatakan, KPU telah melakukan rekrutmen badan adhoc untuk panitia pemungutan suara (PPS) Pilkada 2024. Mereka juga telah mengikuti prosedur seperti tes kesehatan yang difasilitasi pemerintah kota sehingga gratis. Selain itu, mereka juga telah mengikuti tes wawancara dan dinyatakan lolos.
KPU, kata dia, melantik PPS yang telah dinyatakan lolos tersebut. Mereka akan membantu kerja KPU Kota Kediri dalam Pilkada 2024 terhitung mulai 26 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025. Setiap PPS untuk yang posisinya sebagai ketua mendapatkan honor Rp1,5 juta per bulan, sedangkan yang anggota Rp1,3 juta per bulan.
Puspo menyebut, jumlah PPS yang dilantik adalah 138 orang untuk 46 kelurahan di Kota Kediri. Dari jumlah itu, 84 personel adalah PPS yang diperbantukan dalam Pemilu 2024.
"Dari 138 PPS itu, 84 personel adalah PPS yang diperbantukan di Pemilu 2024, yang baru 54 personel, terdiri dari 27 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Jadi, ada 39 persen yang baru," kata dia.
Pihaknya juga memberikan bimbingan teknis terkait dengan tugas PPS. Sesuai dengan aturan, tugas mereka membantu melaksanakan pemungutan suara di kelurahan masing-masing, merekrut panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), membantu merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan tugas lainnya.
"Kami juga mohon dukungan dari kelurahan untuk PPS di pilkada. Jika yang baru sama sekali untuk dibimbing supaya lancar," kata dia.
Ia pun juga meminta agar PPS bertugas sesuai dengan aturan serta mematuhi kode etik, sebab saat bekerja PPS juga diawasi oleh penyelenggara pemilu (Bawaslu) serta masyarakat, yang memastikan apakah kinerja mereka baik atau tidak.
"Kami berharap agar menjalankan tugas, berkomitmen kerja mengikuti alur," kata dia.
Sementara itu, prosesi pelantikan dilalukan secara langsung di sebuah hotel wilayah Kota Kediri. Acara itu juga dihadiri perwakilan dari kelurahan serta tamu undangan lainnya. Selesai acara pelantikan, dilakukan bimbingan teknis.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak yang diselenggarakan di 37 provinsi di Indonesia. Kegiatan pemungutan suara itu akan berlangsung pada 27 November 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Untuk BPJS Kesehatan sudah otomatis. Pemkot telah memfasilitasi untuk semua warga Kota Kediri yang sudah punya KTP. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan belum ada," kata Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi di Kediri, Minggu.
Ia mengatakan, KPU telah melakukan rekrutmen badan adhoc untuk panitia pemungutan suara (PPS) Pilkada 2024. Mereka juga telah mengikuti prosedur seperti tes kesehatan yang difasilitasi pemerintah kota sehingga gratis. Selain itu, mereka juga telah mengikuti tes wawancara dan dinyatakan lolos.
KPU, kata dia, melantik PPS yang telah dinyatakan lolos tersebut. Mereka akan membantu kerja KPU Kota Kediri dalam Pilkada 2024 terhitung mulai 26 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025. Setiap PPS untuk yang posisinya sebagai ketua mendapatkan honor Rp1,5 juta per bulan, sedangkan yang anggota Rp1,3 juta per bulan.
Puspo menyebut, jumlah PPS yang dilantik adalah 138 orang untuk 46 kelurahan di Kota Kediri. Dari jumlah itu, 84 personel adalah PPS yang diperbantukan dalam Pemilu 2024.
"Dari 138 PPS itu, 84 personel adalah PPS yang diperbantukan di Pemilu 2024, yang baru 54 personel, terdiri dari 27 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Jadi, ada 39 persen yang baru," kata dia.
Pihaknya juga memberikan bimbingan teknis terkait dengan tugas PPS. Sesuai dengan aturan, tugas mereka membantu melaksanakan pemungutan suara di kelurahan masing-masing, merekrut panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), membantu merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan tugas lainnya.
"Kami juga mohon dukungan dari kelurahan untuk PPS di pilkada. Jika yang baru sama sekali untuk dibimbing supaya lancar," kata dia.
Ia pun juga meminta agar PPS bertugas sesuai dengan aturan serta mematuhi kode etik, sebab saat bekerja PPS juga diawasi oleh penyelenggara pemilu (Bawaslu) serta masyarakat, yang memastikan apakah kinerja mereka baik atau tidak.
"Kami berharap agar menjalankan tugas, berkomitmen kerja mengikuti alur," kata dia.
Sementara itu, prosesi pelantikan dilalukan secara langsung di sebuah hotel wilayah Kota Kediri. Acara itu juga dihadiri perwakilan dari kelurahan serta tamu undangan lainnya. Selesai acara pelantikan, dilakukan bimbingan teknis.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak yang diselenggarakan di 37 provinsi di Indonesia. Kegiatan pemungutan suara itu akan berlangsung pada 27 November 2024.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024