Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berkomitmen memperluas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hingga mencapai 100 persen.
"Semester sebelumnya masih ada kabupaten/kota yang indeks ETPDnya masih kategori maju, belum digital. Sekarang pergerakannya luar biasa ada dua kabupaten kota yang sudah 100 persen ini menunjukkan bahwa digitalisasi elektronik di wilayah itu sudah betul-betul digital," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono usai Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa.
Salah satunya, kata dia, Kabupaten Trenggalek yang sudah menjadi kategori maju karena sebelumnya nilainya di angka 80.
"Kabupaten Trenggalek itu nilai ETPD-nya di bawah 80, sekarang sudah naik jadi sudah kategori maju dan di atas maju itu digital, kalau digitalnya sudah penuh ya 100 persen semuanya," kata dia.
Selain itu, lanjutnya, pada kesempatan sama juga dibahas laporan progress kartu kredit Indonesia dalam penggunaannya di pemerintah daerah, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban.
"Semua transaksi baik pendapatan APBD yang masuk dan pajak-pajaknya PBB serta sebagainya, belanjanya juga dengan transaksi digital dengan kartu kredit dan menggunakan Qris," ucapnya.
Menurut Adhy, segala upaya memang harus berubah dengan memperluas dan meningkatkan capaian kartu kredit Indonesia.
"Sekarang seluruhnya sudah, tetapi beberapa belum melakukan transaksi kemudian di OPD juga baru 10 yang menggunakan di provinsi," tuturnya.
"Berikutnya kami gunakan dan diberlakukan semua karena dengan kartu kredit maka akuntabilitas terjaga dan transparan. Kemudian bisa menjadi efisien untuk bisa melihat pemeriksaan keuangan juga mudah," tambahnya.
Oleh karena itu, pemda yang sebagian besar sudah menggunakan transaksi digital dan cashless maka mendapatkan opini laporan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP di Jawa Timur.
"Sebenarnya yang utama komitmen, oleh karena itu hadir tadi kepala-kepala daerah. Jika tidak memiliki komitmen akan sulit menjalankannya, infrastrukturnya sudah bagus tinggal sosialisasi," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Erwin Gunawan Hutapea mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Pemprov Jatim dalam mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk menggelar Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
"Tidak hanya kepala daerah dari 38 kabupaten kota Jawa Timur, tapi juga OPD dan juga seluruh instansi terkait dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah," ucapnya.
Sehingga, kata Erwin, momentum rakorwil merupakan hal yang sangat baik untuk melihat capaian dan menentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan.
"Bank Indonesia akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di Jawa Timur terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di dalam memperkuat ekosistem ekonomi keuangan digital," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Semester sebelumnya masih ada kabupaten/kota yang indeks ETPDnya masih kategori maju, belum digital. Sekarang pergerakannya luar biasa ada dua kabupaten kota yang sudah 100 persen ini menunjukkan bahwa digitalisasi elektronik di wilayah itu sudah betul-betul digital," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono usai Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa.
Salah satunya, kata dia, Kabupaten Trenggalek yang sudah menjadi kategori maju karena sebelumnya nilainya di angka 80.
"Kabupaten Trenggalek itu nilai ETPD-nya di bawah 80, sekarang sudah naik jadi sudah kategori maju dan di atas maju itu digital, kalau digitalnya sudah penuh ya 100 persen semuanya," kata dia.
Selain itu, lanjutnya, pada kesempatan sama juga dibahas laporan progress kartu kredit Indonesia dalam penggunaannya di pemerintah daerah, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban.
"Semua transaksi baik pendapatan APBD yang masuk dan pajak-pajaknya PBB serta sebagainya, belanjanya juga dengan transaksi digital dengan kartu kredit dan menggunakan Qris," ucapnya.
Menurut Adhy, segala upaya memang harus berubah dengan memperluas dan meningkatkan capaian kartu kredit Indonesia.
"Sekarang seluruhnya sudah, tetapi beberapa belum melakukan transaksi kemudian di OPD juga baru 10 yang menggunakan di provinsi," tuturnya.
"Berikutnya kami gunakan dan diberlakukan semua karena dengan kartu kredit maka akuntabilitas terjaga dan transparan. Kemudian bisa menjadi efisien untuk bisa melihat pemeriksaan keuangan juga mudah," tambahnya.
Oleh karena itu, pemda yang sebagian besar sudah menggunakan transaksi digital dan cashless maka mendapatkan opini laporan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP di Jawa Timur.
"Sebenarnya yang utama komitmen, oleh karena itu hadir tadi kepala-kepala daerah. Jika tidak memiliki komitmen akan sulit menjalankannya, infrastrukturnya sudah bagus tinggal sosialisasi," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Erwin Gunawan Hutapea mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Pemprov Jatim dalam mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk menggelar Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
"Tidak hanya kepala daerah dari 38 kabupaten kota Jawa Timur, tapi juga OPD dan juga seluruh instansi terkait dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah," ucapnya.
Sehingga, kata Erwin, momentum rakorwil merupakan hal yang sangat baik untuk melihat capaian dan menentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan.
"Bank Indonesia akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di Jawa Timur terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di dalam memperkuat ekosistem ekonomi keuangan digital," ujarnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024