Pemilihan Gubernur Jatim 2024 telah semakin dekat pelaksanaannya, LKBN ANTARA Biro Jatim sudah menurunkan jadwal di Bulan Mei 2024 jadwal tahapan Pilkada sudah padat merayap, yakni 24 April-31 Mei penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, 5 Mei-19 Agustus pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, 31 Mei-23 September pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Diperkirakan gesekan Pilkada Jatim ini lebih panas banyak kejutan tak terduga dibanding Pilkada 2018 karena dampak limbah Pilpres 2024 yang ikut meluberi saluran pesta demokrasi Jatim 2024.
Ada baiknya semua kandidat fokus ke du program sehingga memperkaya pilihan rakyat untuk memperoleh opsi kebijakan bagi kepentingan mereka. Petahana (incumbent) Bu Khofifah Parawansa perlu bekerja keras fokus meyakinkan bahwa program kerja yang dijanjikan di Pilkada Jatim 2018 sudah dipenuhi semua selama menjabat Gubernur.
Sebaliknya, calon gubernur chalanger (penantang) mengajukan program alternatif dari program yang ditawarkan petahana, setelah tentu saja melihat celah yang ada periode sebelumnya.
Harus diakui kemasan program petahana Gubernur Jatim cukup bisa menyedot daya tarik pemilih di Pilkada lalu yang kemudian dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024 telah secara jelas memuat prioritas program Nawa Bakti Satya yang poin utamanya adalah: Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Diniyah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, Jatim Harmoni dan CETTAR.
Program Nawa Bhakti di RPJMD JATIM itu secara eksplisit disebutkan untuk menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2019 -2024.
Di Kampanye Pilkada 2024, tinggal bagaimana meyakinkan publik bahwa janji itu sudah terpenuhi, melalui metodologi ilmiah dan obyektif karena pemilih semakin cerdas dan kritis akibat kemajuan pendidikan dan revolusi komunikasi terutama teknologi digital.
Di bidang pelayanan publik misalkan perlu menjaring suara rakyat bagaimana mereka telah menikmati kebijakan pengurusan surat-surat terkait birokrasi, berkurangnya pungli dan lebih cepat. Pelayanan kesehatan yang lebih murah berkualitas, dan sebagainya.
Sangat penting terutama terkait bagaimana janji Pilkada terutama menyangkut amanat Undang-undang telah direalisasikan dengan baik terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalamnya mengatur pengelolaan sekolah menengah atas dan sederajat beralih ke pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur.
Nampaknya di sini Gubernur Jatim Khofifah terlihat bisa bersinergi dengan Program Merdeka Belajar. Berdasar data dari versi Dinas Pendidikan Jatim, jumlah SMA, SMK dan SLB di Jatim totalnya ada sebanyak 4.044 sekolah. Dari jumlah tersebut saat ini yang telah melaksanakan kurikulum merdeka mencapai 3.121 sekolah.
Seperti pernah dilansir LKBN ANTARA 23 November 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyatakan perubahan utama yang dihadirkan kurikulum merdeka yakni mengutamakan materi pembelajaran yang esensial, untuk mendorong perkembangan anak berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki.
Melalui kurikulum merdeka, guru tidak dibebani dengan terlalu banyak materi sehingga bisa lebih fokus pada proses pembelajaran, guru juga memperoleh fleksibilitas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid, sehingga murid pun dapat menggali minat dan bakatnya lebih mendalam.
Perubahan kurikulum bukan sekadar perubahan administrasi semata, melainkan sebagai upaya untuk mentransformasi sekolah menjadi tempat, di mana semua anak bisa mengoptimalkan minat, bakat, maupun potensi kecerdasan mereka agar dapat merasa diterima, dirawat, dan ditantang untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka.
Kurikulum merdeka merupakan alat bantu bagi peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah serta potensinya sejak dini.
Fokus terhadap materi esensial menjadi nilai pembeda dari kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yang menganggap bahwa kurikulum unggul diukur berdasarkan banyaknya materi yang disampaikan kepada anak didik sehingga memberikan kekuatan kepada anak didik menghadapi persoalan ke depan.
Untuk meringankan beban guru, dokumen yang wajib disusun hanya kurikulum operasional satuan pendidikan dan rencana pembelajaran (RPP). Kedua dokumen ini bisa dibuat secara sederhana.
RPP bahkan boleh hanya satu halaman, sesuai Permendikbudristek Nomor 16/2022 tentang Standar Proses. Tidak ada kewajiban membuat modul ajar yang kompleks dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
Dalam menyusun dokumen pembelajaran, guru juga tidak harus mulai dari nol. Beragam contoh kurikulum sekolah, RPP, modul, dan asesmen telah tersedia di PMM dan bisa digunakan secara langsung atau diadaptasi oleh guru.
Guru dapat mempelajari cara menyusun dokumen pembelajaran Kurikulum Merdeka di panduan pembelajaran dan asesmen di laman kurikulum.kemdikbud.go.id.
Modul pelatihan di PMM disediakan untuk membantu guru belajar sesuai kebutuhan. Tidak ada kewajiban menyelesaikan semua atau sebanyak mungkin modul pelatihan. Hal yang jauh lebih penting adalah guru menggunakan materi yang dipelajari untuk melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran.
Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip sebagai berikut. Pertama, pengembangan karakter yang menekankan pada kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran, seperti Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Kedua, fleksibel. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi murid, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat.
Ketiga, fokus pada muatan esensial sehingga berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Dengan demikian, tenaga pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna.
Satuan pendidikan dapat mempelajari dan mengakses informasi terkait implementasi Kurikulum Merdeka melalui PMM dan Permendikbudristek Nomor 12/2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Seperti dirilis Kemendikbudristek satuan pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka, pendaftaran implementasi dapat dilakukan mulai tanggal 27 Maret 2024 melalui PMM (guru.kemdikbud.go.id).
Selam ini Masyarakat dapat mengakses Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 melalui laman jdih.kemdikbud.go.id. Kemendikbudristek juga menyediakan Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk) melalui WhatsApp Pusat Layanan: 0812 8143 5091, Laman Informasi Kurikulum: kurikulum.kemdikbud.go.id.
Di Jatim, kemajuan penerapan merdeka belajar berdasar laporan Dinas Pendidikan Jatim juga telah cukup signifikan. Rangkaian kinerja Gubernur JATIM dan jajarannya di Pemprov itu di atas permukaan sudah berjalan baik.
Tapi bagi rakyat Jatim secara luas diperlukan penjaringan suara rakyat di bawah untuk mengevaluasi apakah kinerja pemerintah termasuk pemerintah daerah atau provinsi sudah sejalan dengan harapan rakyat luas.
Penilaian tidak cukup hanya mengandalkan kajian bersifat narasi seperti seminar, FGD, penerbitan buku dan lainnya. Diperlukan metode evaluasi lebih rinci dan komprehensif bersifat kuantitatif yang itu dimungkinkan bisa diperoleh dari survei lapangan.
Metodologi survei penelitian dapat digunakan untuk menangkap suara rakyat secara komprehensif dan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan metode bertanya satu per satu penduduk.
Dengan survei itu bisa menjaring aspirasi rakyat secara lebih komprehensif dan efisien. Pendekatan ilmu statistik melalui penelitian survei atau polling jajak pendapat. Penelitian survei mengkaji populasi yang besar maupun kecil dengan menyeleksi sampel yang dipilih dari populasi secara matematis dan terukur.
Penelitian survei dipandang sebagai suatu cabang penelitian ilmiah yang memberikan metodologi lebih pasti bagaimana menggali tren suara rakyat melalui cara lebih simpel dan tepat.
Arah penelitian survei adalah membuat taksiran yang akurat mengenai karakteristik keseluruhan populasi. Survei juga merupakan alternatif yang efisien dibandingkan sensus populasi atau referendum karena hanya mengambil "sebagian kecil" dari populasi (sampel yang ditarik dari populasi).
Dari sampel-sampel semacam itu selanjutnya diinferensikan (disimpulkan) cermin dari representasi populasi (penduduk) yang menjadi tujuan penelitian, tapi hasilnya cukup akurat dengan toleransi kesalahan kecil dengan patokan yang telah bisa diperkirakan melalui apa yang disebut dengan margin error.
Pemakaian sampel seringkali lebih akurat. Secara teoritis, mewawancarai semua pemilih di suatu kabupaten atau kota (sensus) bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang mendekati kebenaran. Tetapi kerapkali terjadi, hasil dari suatu penelitian yang menggunakan sampel lebih baik daripada penelitian dengan menyertakan semua anggota populasi.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mewawancarai semua anggota populasi memang mengurangi kesalahan dalam pengambilan sampel, seringkali disebut sampling error, namun akan lebih banyak kesalahan yang muncul dari manusia (dalam hal ini pewawancara) yang sering disebut human error atau non sampling error.
Semakin banyak orang yang diwawancarai maka secara teoritis akan semakin besar kemungkinan kesalahan wawancara dan makin besar pula jawaban yang tidak bisa dianalisis.
Yang lebih penting, pemakaian sampel umumnya bisa membuat penelitian lebih fokus dan dan mendalam. Dengan jumlah orang yang lebih sedikit, peneliti bisa membuat desain pertanyaan yang lebih mendalam dan relatif lebih komprehensif.
Dengan metode survei itu masyarakat mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya terkait dengan pelayanan publik melalui metode terstruktur dan sistematis melalui quisioner.
Survei atau Penelitian lapangan dapat menggali preferensi warga masyarakat secara sistematik dan karena itu menyediakan informasi sistematik tentang preferensi masyarakat tersebut, yang dapat digunakan membantu merumuskan kebijakan secara lebih komprehensif berbagai sektor dibanding hanya studi bersifat umum seperti Focus Group Discussion (FGD), seminar dan sebagainya.
Selama ini memang sudah ada beberapa penelitian yang berusaha memotret kinerja Pemprov Jatim, tapi penelitian yang dilakukan masih bersifat parsial belum ada yang komprehensif dan integratif.
Sehingga dibutuhkan survei lapangan lain yang bisa menggambarkan persepsi dan aspirasi masyarakat per bidang, mulai pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kebijakan fiskal daerah, kinerja birokrasi, penanganan bencana, dan pelayanan publik lain, seperti desain penelitian lapangan yang pernah diajukan Institute For Strategic And Development Studies [ISDS] kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebelum penghujung 2023.
Jika itu dilakukan, bukan hanya memperkuat legitimasi Bu Khofifah sebagai Gubernur Jatim, bahkan sebagai calon pemimpin nasional masa depan paling kompeten dalam pelayanan publik dan kemaslahatan rakyat. Semoga !!
*) Penulis merupakan peneliti senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), pernah menjabat sebagai Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI tahun 2005, Staf Ahli DPR RI 2008, Pengurus Pusat Ikatan Alumni UNAIR, Entreneurship Depart
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024