Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono berupaya memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Aset dan BUMD yang sehat dapat menjadi katalisator peningkatan PAD bila dikelola dengan baik," katanya saat Rapat Pembahasan Sinergisitas Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak antara Pemprov Jatim dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Surabaya, Jumat.
Rapat tersebut membahas rencana pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di tahun 2025.
Adhy memaparkan salah satu yang terlihat adalah penurunan potensi PAD yang akan diterima Pemprov Jatim dengan estimasi pengurangan penerimaan sebesar Rp4,2 triliun dari target tahun 2024.
"Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 maka yang akan menerima opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah pemerintah kota/kabupaten sebesar 66 persen. Meski PAD Pemprov berkurang, kita bersyukur karena PAD kota dan kabupaten se-Jatim juga akan meningkat sebesar Rp 4,2 triliun di tahun 2025," ujarnya.
Namun, Pj Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim siap menyongsong UU Nomor 1 Tahun 2022 yang akan efektif berlaku mulai 5 Januari 2025.
"Karena sebetulnya, selain pajak, kita punya potensi agar PAD bisa ditingkatkan lagi. BUMD kita dapat dijadikan alat untuk mencapai itu," katanya.
Pj Gubernur Adhy mengungkapkan BUMD di Jatim banyak. Di antaranya Bank Jatim berhasil membukukan laba sebesar Rp420 miliar untuk pendapatan.
"Harus kita dorong agar bisa tembus Rp1 triliun," ucapnya.
Sementara, lanjut dia, terdapat tiga BUMD di Jatim yang dinilai sangat baik secara laba, yaitu Bank Jatim, Bank Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
Terhadap BUMD yang kurang sehat, Pj Gubernur Adhy meminta agar segera diperbaiki sistem manajemennya.
"Untuk BUMD lain yang hidup segan mati tak mau, tolong segera manajemen dan SDM-nya diperbaiki. Kalau memang caranya adalah dengan mengganti SDM, saya harap segera dilakukan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Aset dan BUMD yang sehat dapat menjadi katalisator peningkatan PAD bila dikelola dengan baik," katanya saat Rapat Pembahasan Sinergisitas Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak antara Pemprov Jatim dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Surabaya, Jumat.
Rapat tersebut membahas rencana pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di tahun 2025.
Adhy memaparkan salah satu yang terlihat adalah penurunan potensi PAD yang akan diterima Pemprov Jatim dengan estimasi pengurangan penerimaan sebesar Rp4,2 triliun dari target tahun 2024.
"Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 maka yang akan menerima opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah pemerintah kota/kabupaten sebesar 66 persen. Meski PAD Pemprov berkurang, kita bersyukur karena PAD kota dan kabupaten se-Jatim juga akan meningkat sebesar Rp 4,2 triliun di tahun 2025," ujarnya.
Namun, Pj Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim siap menyongsong UU Nomor 1 Tahun 2022 yang akan efektif berlaku mulai 5 Januari 2025.
"Karena sebetulnya, selain pajak, kita punya potensi agar PAD bisa ditingkatkan lagi. BUMD kita dapat dijadikan alat untuk mencapai itu," katanya.
Pj Gubernur Adhy mengungkapkan BUMD di Jatim banyak. Di antaranya Bank Jatim berhasil membukukan laba sebesar Rp420 miliar untuk pendapatan.
"Harus kita dorong agar bisa tembus Rp1 triliun," ucapnya.
Sementara, lanjut dia, terdapat tiga BUMD di Jatim yang dinilai sangat baik secara laba, yaitu Bank Jatim, Bank Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
Terhadap BUMD yang kurang sehat, Pj Gubernur Adhy meminta agar segera diperbaiki sistem manajemennya.
"Untuk BUMD lain yang hidup segan mati tak mau, tolong segera manajemen dan SDM-nya diperbaiki. Kalau memang caranya adalah dengan mengganti SDM, saya harap segera dilakukan," tuturnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024