Kantor Imigrasi Malang Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung predikat Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang.
Kepala Imigrasi Malang Galih Priya Kartika di Kota Malang, Rabu, mengatakan untuk mendukung predikat KLA di Kota Malang tersebut, pihaknya akan turut serta secara aktif dalam upaya pemenuhan hak anak melalui sistem pembangunan KLA.
"Pemenuhan dan pemajuan HAM melalui pelayanan dan fasilitas yang ramah bagi anak-anak merupakan hal yang penting," kata Galih.
Pada Evaluasi Kota Layak Anak yang digelar oleh Pemerintah Kota Malang tersebut, kehadiran Imigrasi Malang menjadi bentuk komitmen guna mendukung visi Kota Malang sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
Galih menjelaskan ada sejumlah inisiatif yang telah dilakukan oleh Imigrasi Malang termasuk Kanwil Kemenkumham Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan kepada anak-anak yang salah satunya adalah penyediaan fasilitas yang sesuai kebutuhan anak.
"Di antaranya adalah taman bermain, ruang laktasi dan ruang layanan khusus ramah HAM yang diperuntukkan untuk balita," katanya.
Ia menambahkan kontribusi aktif dari Imigrasi Malang diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Kota Malang dalam penilaian evaluasi Kota Layak Anak tersebut. Hal itu, sesuai dengan arahan Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono.
Kanwil Kemenkumham Jatim termasuk Imigrasi Malang mendukung pembangunan Kota Layak Anak dan akan terus berperan serta aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak.
"Melalui kolaborasi dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, Kantor Imigrasi siap menjadikan Kota Malang sebagai tempat yang lebih baik untuk tumbuh kembang bagi generasi masa depan," katanya.
Sejak 2009, Kota Malang mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak yang merupakan penghargaan bahwa kota tersebut layak untuk tumbuh kembang anak. Kota layak anak memiliki sejumlah kriteria.
KLA memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam berbagai hal untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024