Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan Jalur Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 628 kilometer yang menghubungkan delapan kabupaten dari Pacitan hingga Banyuwangi dapat dituntaskan seluruh pembangunannya dalam waktu lima tahun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Mohammad Yasin memastikan proyek pembangunan Jalur Pansela merupakan salah satu yang menjadi prioritas dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025 - 2045.
"Proyek yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan atau JLS ini telah berlangsung selama 23 tahun lebih. Panjangnya mencapai 628 kilometer," katanya kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Delapan daerah kabupaten yang dilalui Jalur Pansela adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.
Sementara progres pembangunannya telah menyelesaikan sepanjang 350 kilometer atau sekitar 60 persen.
Kepala Bappeda Yasin mengungkapkan untuk menyelesaikan 40 persen sisanya masih terkendala pembebasan lahan, yaitu di Kabupaten Trenggalek, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.
"Di antaranya untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Trenggalek membutuhkan anggaran senilai Rp200 miliar. Sedangkan di Banyuwangi sekitar Rp37 miliar," ujarnya.
Selain itu, Yasin menandaskan, untuk wilayah Lumajang dan Jember, masing-masing membutuhkan anggaran pembebasan lahan di bawah Rp30 miliar.
"Pembebasan lahan sebenarnya urusannya Pemerintah Kabupaten. Tapi Pemprov Jatim siap membantu, khususnya di Trenggalek yang anggarannya mencapai Rp200 miliar. Kalau Pemkab Banyuwangi yang cuma Rp 37 miliar saya rasa mampu dengan fiskalnya sendiri," ucapnya.
Pemerintah Pusat, lanjut Yasin, telah berkomitmen kalau lahannya sudah siap, biaya konstruksinya akan segera dianggarkan.
Menurut data Bappeda, produk domestik regional bruto (PDRB) kawasan utara sepanjang tahun 2023 lalu berkontribusi sebesar 40 persen terhadap perekonomian Jatim.
Sedangkan kawasan selatan, Yasin menjelaskan, dengan berbagai potensinya, hanya berkontribusi sebesar 16 persen.
"Maka percepatan pembangunan Jalur Pansela menjadi prioritas yang diharapkan dapat menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Mohammad Yasin memastikan proyek pembangunan Jalur Pansela merupakan salah satu yang menjadi prioritas dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025 - 2045.
"Proyek yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan atau JLS ini telah berlangsung selama 23 tahun lebih. Panjangnya mencapai 628 kilometer," katanya kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Delapan daerah kabupaten yang dilalui Jalur Pansela adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.
Sementara progres pembangunannya telah menyelesaikan sepanjang 350 kilometer atau sekitar 60 persen.
Kepala Bappeda Yasin mengungkapkan untuk menyelesaikan 40 persen sisanya masih terkendala pembebasan lahan, yaitu di Kabupaten Trenggalek, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.
"Di antaranya untuk pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Trenggalek membutuhkan anggaran senilai Rp200 miliar. Sedangkan di Banyuwangi sekitar Rp37 miliar," ujarnya.
Selain itu, Yasin menandaskan, untuk wilayah Lumajang dan Jember, masing-masing membutuhkan anggaran pembebasan lahan di bawah Rp30 miliar.
"Pembebasan lahan sebenarnya urusannya Pemerintah Kabupaten. Tapi Pemprov Jatim siap membantu, khususnya di Trenggalek yang anggarannya mencapai Rp200 miliar. Kalau Pemkab Banyuwangi yang cuma Rp 37 miliar saya rasa mampu dengan fiskalnya sendiri," ucapnya.
Pemerintah Pusat, lanjut Yasin, telah berkomitmen kalau lahannya sudah siap, biaya konstruksinya akan segera dianggarkan.
Menurut data Bappeda, produk domestik regional bruto (PDRB) kawasan utara sepanjang tahun 2023 lalu berkontribusi sebesar 40 persen terhadap perekonomian Jatim.
Sedangkan kawasan selatan, Yasin menjelaskan, dengan berbagai potensinya, hanya berkontribusi sebesar 16 persen.
"Maka percepatan pembangunan Jalur Pansela menjadi prioritas yang diharapkan dapat menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024