Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendorong terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya di daerahnya.
Adhy Karyono mengatakan hal itu saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada BPK RI bersama wali kota dan bupati se-Jawa Timur di Surabaya, Selasa.
Pj Gubernur Adhy menyerahkan LKPD TA 2023 Unaudited kepada Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dan Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Karyadi.
Selain itu secara khusus juga mendorong kepala daerah baik bupati dan wali kota serta Pj Bupati dan Pj wali kota untuk mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan terpercaya.
"Kami berharap seluruh Kepala Daerah baik di kota atau kabupaten untuk bisa melaksanakan seluruh program dan penyelenggaraan daerah dengan baik, juga dibarengi dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya," katanya.
Ia menjelaskan, LKPD menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan arus kas dari suatu entitas. Untuk itu, laporan ini bisa dianalisis dan dievaluasi untuk melaksanakan perencanaan berikutnya.
"Sehingga, mana yang belum selesai harus diperbaiki, termasuk jika ada temuan-temuan. Laporan ini ke depannya sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan good governance penting untuk dipahami bersama di mana tahun lalu Pemprov Jatim telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP ini juga diraih untuk seluruh kabupaten atau kota di Jatim.
"Kita sudah bertekad, berikutnya kita akan bersama-sama serentak menerima WTP. Semua akan melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga seluruh entitas di Jatim ingin mendapatkan peningkatan nilai. Mudah-mudahan indikator penilaiannya juga tidak meningkat lagi," katanya.
Setelah penyerahan LKPD unaudited, maka tahap selanjutnya ialah akan dilaksanakan pemeriksaan terinci.
Pihaknya berkomitmen seluruh elemen di Jatim akan kooperatif dan bekerja sama guna dikonfirmasi dalam menghasilkan pemeriksaan yang terperinci.
"Maka tim pembuat laporan keuangan di kabupaten kota harus siap untuk dikonfirmasi guna pemeriksaan. Kami juga akan mendukung kegiatan pemeriksaan terinci itu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit juga mengapresiasi penyerahan LKPD TA 2023 Unaudited di Jatim yang dilakukan secara serentak.
"Hanya Jatim yang melaksanakan kegiatan penyerahan LKPD secara serentak. Ini penting diapresiasi, karena ini sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Keserentakan ini hanya terjadi apabila koordinasi berjalan dengan baik dan berjalan bersama-sama," katanya.
Ke depan, katanya, akan ada beberapa perubahan karena tahun 2024 adalah tahun mengakhiri periode lima tahunan.
"Artinya di tahun ini, akan ada evaluasi total terkait tata kelola keuangan, pembangunan dan penyelenggaraan negara. Ke depan setiap langkahnya harus terukur dan maju untuk kesejahteraan masyarakat secara serentak. Tidak lagi sporadis," katanya.
Ahmadi juga mengatakan bahwa dalam penyampaian laporan keuangan penting untuk membentuk kepercayaan masyarakat.
"Jadi sudah waktunya kita bertekad untuk melangkah maju. Oleh karenanya, wajah Indonesia ke depan ini akan dilukis oleh para bupati/wali kota se-Indonesia. Kita tinggalkan semua ego sektoral, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kita," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Adhy Karyono mengatakan hal itu saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada BPK RI bersama wali kota dan bupati se-Jawa Timur di Surabaya, Selasa.
Pj Gubernur Adhy menyerahkan LKPD TA 2023 Unaudited kepada Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dan Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Karyadi.
Selain itu secara khusus juga mendorong kepala daerah baik bupati dan wali kota serta Pj Bupati dan Pj wali kota untuk mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan terpercaya.
"Kami berharap seluruh Kepala Daerah baik di kota atau kabupaten untuk bisa melaksanakan seluruh program dan penyelenggaraan daerah dengan baik, juga dibarengi dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya," katanya.
Ia menjelaskan, LKPD menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan arus kas dari suatu entitas. Untuk itu, laporan ini bisa dianalisis dan dievaluasi untuk melaksanakan perencanaan berikutnya.
"Sehingga, mana yang belum selesai harus diperbaiki, termasuk jika ada temuan-temuan. Laporan ini ke depannya sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan good governance penting untuk dipahami bersama di mana tahun lalu Pemprov Jatim telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP ini juga diraih untuk seluruh kabupaten atau kota di Jatim.
"Kita sudah bertekad, berikutnya kita akan bersama-sama serentak menerima WTP. Semua akan melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga seluruh entitas di Jatim ingin mendapatkan peningkatan nilai. Mudah-mudahan indikator penilaiannya juga tidak meningkat lagi," katanya.
Setelah penyerahan LKPD unaudited, maka tahap selanjutnya ialah akan dilaksanakan pemeriksaan terinci.
Pihaknya berkomitmen seluruh elemen di Jatim akan kooperatif dan bekerja sama guna dikonfirmasi dalam menghasilkan pemeriksaan yang terperinci.
"Maka tim pembuat laporan keuangan di kabupaten kota harus siap untuk dikonfirmasi guna pemeriksaan. Kami juga akan mendukung kegiatan pemeriksaan terinci itu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit juga mengapresiasi penyerahan LKPD TA 2023 Unaudited di Jatim yang dilakukan secara serentak.
"Hanya Jatim yang melaksanakan kegiatan penyerahan LKPD secara serentak. Ini penting diapresiasi, karena ini sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Keserentakan ini hanya terjadi apabila koordinasi berjalan dengan baik dan berjalan bersama-sama," katanya.
Ke depan, katanya, akan ada beberapa perubahan karena tahun 2024 adalah tahun mengakhiri periode lima tahunan.
"Artinya di tahun ini, akan ada evaluasi total terkait tata kelola keuangan, pembangunan dan penyelenggaraan negara. Ke depan setiap langkahnya harus terukur dan maju untuk kesejahteraan masyarakat secara serentak. Tidak lagi sporadis," katanya.
Ahmadi juga mengatakan bahwa dalam penyampaian laporan keuangan penting untuk membentuk kepercayaan masyarakat.
"Jadi sudah waktunya kita bertekad untuk melangkah maju. Oleh karenanya, wajah Indonesia ke depan ini akan dilukis oleh para bupati/wali kota se-Indonesia. Kita tinggalkan semua ego sektoral, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kita," tuturnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024