PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mencatat sebanyak 771.599 kepala keluarga (KK) di eks-Keresidenan Madiun atau Madiun Raya membeli "liquified petroleum gas" (LPG) atau elpiji 3 kilogram bersubsidi dengan menunjukkan KTP elektronik.
"Artinya sebanyak 771.599 KK tersebut sudah terdata dalam sistem 'Merchant App' Pertamina yang membeli tabung melon 3 kilogram dengan menunjukkan KTP-el," ujar Section Head Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan di Madiun, Rabu.
Pihaknya merinci dari sebanyak 771.599 KK tersebut meliputi Kabupaten Madiun 144.236 KK, Kota Madiun 42.018 KK, Ngawi 175.428 KK, Kabupaten Magetan 132.708 KK, Pacitan 86.563 KK dan Ponorogo sebanyak 190.646 KK.
Menurutnya, jumlah tersebut masih terus bertambah, mengingat saat ini masih pada tahap sosialisasi.
Di Madiun Raya, lanjutnya, sosialisasi pendataan penggunaan KTP-el untuk pembelian bahan bakar elpiji subsidi dimulai sejak triwulan keempat tahun 2023.
Saat itu yang belum membawa KTP tetap dilayani. Sementara per 1 Januari 2024, Ditjen Migas meningkatkan status bahwa pembelian elpiji bersubsidi di pangkalan wajib menunjukkan KTP elektronik.
"Harapannya ketika ini diterapkan, masyarakat tidak kaget lagi dan sebenarnya ini bertujuan menyelesaikan keresahan yakni konsumsi elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran. Beberapa waktu lalu terjadi kondisi stok elpiji yang sedikit di pangkalan, itu salah satunya diakibatkan konsumsi elpiji yang tidak tepat sasaran," katanya.
Seiring dengan ketentuan tersebut, Pertamina Patra Niaga sebagai garda terdepan dari Pertamina dalam penyaluran bahan bakar tersebut, berupaya untuk menambah pangkalan yang mendata konsumen sasaran elpiji bersubsidi.
"Kita tahu bahwa masih banyak konsumen dan sektor rumah tangga mampu, ataupun hotel, restoran, kafe yang masih menggunakan elpiji subsidi. Dengan digitalisasi yang diinisiasi dari sistem pencatatan elpiji menggunakan KTP ini, harapannya mengurangi celah tersebut," kata dia.
Taufiq mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji subsidi ke pangkalan resmi Pertamina yang ditandai adanya plang warna hijau dan tertulis call center Pertamina 135, serta call center ESDM 136.
"Di tingkat pangkalan nanti masyarakat mendapatkan elpiji dengan harga murah sesuai SK Gubernur Jawa Timur sebesar Rp16 ribu atau sesuai harga eceran tertinggi (HET)," kata dia.
Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan untuk melakukan transformasi subsidi elpiji tabung 3 kilogram demi menjaga bahan bakar tersebut tepat sasaran.
Dengan transformasi tersebut, subsidi yang selama ini masih berbasis komoditas nantinya akan menjadi berbasis orang atau penerima manfaat atau tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut amanat Presiden tersebut, sejak 1 Maret 2023, Kementerian ESDM RI dan PT Pertamina telah melakukan registrasi atau pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kilogram, sebagai bagian dari Program Pendistribusian elpiji 3 kilogram Tepat Sasaran.
Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, hanya konsumen yang telah terdata saja yang boleh membeli elpiji tabung 3 kilogram.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Artinya sebanyak 771.599 KK tersebut sudah terdata dalam sistem 'Merchant App' Pertamina yang membeli tabung melon 3 kilogram dengan menunjukkan KTP-el," ujar Section Head Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan di Madiun, Rabu.
Pihaknya merinci dari sebanyak 771.599 KK tersebut meliputi Kabupaten Madiun 144.236 KK, Kota Madiun 42.018 KK, Ngawi 175.428 KK, Kabupaten Magetan 132.708 KK, Pacitan 86.563 KK dan Ponorogo sebanyak 190.646 KK.
Menurutnya, jumlah tersebut masih terus bertambah, mengingat saat ini masih pada tahap sosialisasi.
Di Madiun Raya, lanjutnya, sosialisasi pendataan penggunaan KTP-el untuk pembelian bahan bakar elpiji subsidi dimulai sejak triwulan keempat tahun 2023.
Saat itu yang belum membawa KTP tetap dilayani. Sementara per 1 Januari 2024, Ditjen Migas meningkatkan status bahwa pembelian elpiji bersubsidi di pangkalan wajib menunjukkan KTP elektronik.
"Harapannya ketika ini diterapkan, masyarakat tidak kaget lagi dan sebenarnya ini bertujuan menyelesaikan keresahan yakni konsumsi elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran. Beberapa waktu lalu terjadi kondisi stok elpiji yang sedikit di pangkalan, itu salah satunya diakibatkan konsumsi elpiji yang tidak tepat sasaran," katanya.
Seiring dengan ketentuan tersebut, Pertamina Patra Niaga sebagai garda terdepan dari Pertamina dalam penyaluran bahan bakar tersebut, berupaya untuk menambah pangkalan yang mendata konsumen sasaran elpiji bersubsidi.
"Kita tahu bahwa masih banyak konsumen dan sektor rumah tangga mampu, ataupun hotel, restoran, kafe yang masih menggunakan elpiji subsidi. Dengan digitalisasi yang diinisiasi dari sistem pencatatan elpiji menggunakan KTP ini, harapannya mengurangi celah tersebut," kata dia.
Taufiq mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji subsidi ke pangkalan resmi Pertamina yang ditandai adanya plang warna hijau dan tertulis call center Pertamina 135, serta call center ESDM 136.
"Di tingkat pangkalan nanti masyarakat mendapatkan elpiji dengan harga murah sesuai SK Gubernur Jawa Timur sebesar Rp16 ribu atau sesuai harga eceran tertinggi (HET)," kata dia.
Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan untuk melakukan transformasi subsidi elpiji tabung 3 kilogram demi menjaga bahan bakar tersebut tepat sasaran.
Dengan transformasi tersebut, subsidi yang selama ini masih berbasis komoditas nantinya akan menjadi berbasis orang atau penerima manfaat atau tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut amanat Presiden tersebut, sejak 1 Maret 2023, Kementerian ESDM RI dan PT Pertamina telah melakukan registrasi atau pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kilogram, sebagai bagian dari Program Pendistribusian elpiji 3 kilogram Tepat Sasaran.
Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, hanya konsumen yang telah terdata saja yang boleh membeli elpiji tabung 3 kilogram.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024