Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan di Doha yang diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres untuk membahas perkembangan situasi di Afghanistan.
"Saat ini saya berada di Doha menghadiri undangan Sekjen PBB untuk membahas perkembangan di Afghanistan," kata Menlu Retno dalam konferensi pers di Doha pada Senin (19/2), menurut keterangan Kemlu RI, Selasa.
Menlu Retno menyebutkan bahwa pada 16 Maret 2023, Dewan Keamanan (DK) PBB telah mengadopsi Resolusi 2679 tahun 2023 yang meminta Sekjen PBB untuk mempersiapkan penilaian independen mengenai Afghanistan untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023.
Penilaian tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu.
Menurut Retno, laporan atau penilaian itu secara garis besar menyampaikan mengenai situasi terkini di Afghanistan, prioritas upaya utama yang dapat dilakukan, dan rekomendasi, termasuk cara untuk meningkatkan keterlibatan (engagement), serta cara untuk dapat membantu rakyat Afghanistan.
Baca juga: Menlu Riyad al-Maliki desak PBB akhiri pendudukan ilegal oleh Israel
Pertemuan di Doha tersebut melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afghanistan, termasuk Indonesia.
"Dari ASEAN hanya Indonesia. Dari Asia terdapat beberapa negara lain seperti China, Jepang, India, Pakistan dan juga negara-negara yang berbatasan dengan Afghanistan," kata Menlu Retno.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dari penilaian yang telah dilakukan oleh PBB, dan Indonesia menyampaikan beberapa hal, antara lain tentang sambutan baik Indonesia terhadap laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Afghanistan.
Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afghanistan yang disiapkan oleh badan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan-- UN Women, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), kata Menlu Retno.
Selain itu, lanjut Retno, Indonesia juga mencatat respons yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak di Afghanistan secara terus menerus meski saat ini belum saatnya melakukan pengakuan terhadap DFA.
"Hal terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya terus memberikan perhatian untuk membantu masyarakat Afghanistan," ujar Retno.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Saat ini saya berada di Doha menghadiri undangan Sekjen PBB untuk membahas perkembangan di Afghanistan," kata Menlu Retno dalam konferensi pers di Doha pada Senin (19/2), menurut keterangan Kemlu RI, Selasa.
Menlu Retno menyebutkan bahwa pada 16 Maret 2023, Dewan Keamanan (DK) PBB telah mengadopsi Resolusi 2679 tahun 2023 yang meminta Sekjen PBB untuk mempersiapkan penilaian independen mengenai Afghanistan untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023.
Penilaian tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu.
Menurut Retno, laporan atau penilaian itu secara garis besar menyampaikan mengenai situasi terkini di Afghanistan, prioritas upaya utama yang dapat dilakukan, dan rekomendasi, termasuk cara untuk meningkatkan keterlibatan (engagement), serta cara untuk dapat membantu rakyat Afghanistan.
Baca juga: Menlu Riyad al-Maliki desak PBB akhiri pendudukan ilegal oleh Israel
Pertemuan di Doha tersebut melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afghanistan, termasuk Indonesia.
"Dari ASEAN hanya Indonesia. Dari Asia terdapat beberapa negara lain seperti China, Jepang, India, Pakistan dan juga negara-negara yang berbatasan dengan Afghanistan," kata Menlu Retno.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dari penilaian yang telah dilakukan oleh PBB, dan Indonesia menyampaikan beberapa hal, antara lain tentang sambutan baik Indonesia terhadap laporan Sekjen PBB mengenai situasi di Afghanistan.
Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afghanistan yang disiapkan oleh badan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan-- UN Women, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), kata Menlu Retno.
Selain itu, lanjut Retno, Indonesia juga mencatat respons yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak di Afghanistan secara terus menerus meski saat ini belum saatnya melakukan pengakuan terhadap DFA.
"Hal terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya terus memberikan perhatian untuk membantu masyarakat Afghanistan," ujar Retno.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024